Dana JHT di BPJamsostek Tak Bisa Dialihkan ke Tapera

CNN Indonesia | Rabu, 08/07/2020 14:27 WIB
Politikus PKB Ida Fauziyah mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri pada pemerintahan periode kedua, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10). Menaker Ida Fauziyah menegaskan meski pekerja terdaftar sebagai peserta program BP Jamsostek, mereka wajib membayar pungutan program Tapera. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah menegaskan dana yang terdapat dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak dapat dialihkan ke Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Artinya, meski pekerja telah terdaftar sebagai peserta program BP Jamsostek, mereka masih tetap diwajibkan untuk membayar pungutan program Tapera.

Hal ini lantaran dalam pengelolaan dana JHT, tidak ada akun khusus untuk layanan tambahan perumahan. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura, yang memisahkan dana JHT dengan program perumahan.


"Pembiayaan penyediaan perumahan Indonesia melalui program JHT hanya satu akun. Tidak dapat disinergikan dengan Tapera," ujarnya dalam rapat dengan pendapat di Komisi IX DPR, Rabu (8/7).

Seperti diketahui, dalam Pasal 37 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) manfaat JHT berupa uang tunai dapat dibayarkan sekaligus ditambah dengan hasil pengembangannya. 

Sebagian manfaat tersebut dapat diambil oleh peserta setelah mencapai masa kepesertaan 10 tahun sebagai salah satu upaya untuk membantu peserta mempersiapkan masa pensiun, salah satunya dengan penyediaan perumahan.

Di samping itu dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, terdapat dua hal yang mengatur tentang perumahan yakni pada Pasal 22 dan Pasal 25.

Dalam Pasal 22, peserta dapat mengambil sebagian manfaat JHT berupa uang tunai sebesar 30 persen untuk kepemilikan perumahan atau 10 persen dari jumlah JHT yang bersumber dalam individual account sebagai persiapan pensiun. Pengambilan manfaat ini dilakukan 1 kali selama masa kepesertaan Jamsostek.

Sementara, dalam pasal 25, peserta JHT juga dapat memperoleh fasilitas pembiayaan penyediaan perumahan yang dananya bersumber pada jaminan sosial hari tua dalam bentuk manfaat layanan tambahan (MLT) berupa pinjaman uang muka perumahan, kredit kepemilikan rumah, atau pinjaman untuk renovasi perumahan.

Keberadaan pembiayaan perumahan dalam program JHT tersebut sebelumnya juga jadi alasan pengusaha menolak program Tapera. Selain tumpang tindih, tanggungan pengusaha untuk Tapera ditambah iuran kepesertaan JHT BP Jamsostek sekitar 3,7 persen dari tarif kepesertaan akan makin membebani pengusaha.

Belum lagi, ada iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang juga harus ditanggung pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J Supit menuturkan rata-rata beban iuran kepesertaan pengusaha untuk BP Jamsostek serta BPJS Kesehatan saja berkisar Rp6,7 miliar per bulan.

Bahkan, ada salah satu grup usaha dengan pekerja mencapai 110 ribu orang menanggung beban iuran mencapai Rp60 miliar per bulan.

"Dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan saja, total yang harus kami bayar sekitar 10,24 persen sampai 11,74 persen dari total gaji yang kami bayar," ungkapnya.

Tak heran, sambung dia, bila banyak pengusaha yang justru meminta pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tunda bayar iuran BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek kepada dunia usaha di tengah pandemi corona. Sebab, biayanya cukup besar dan mengganggu arus kas di tengah pandemi corona ini.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/bir)