Pengusaha Mengadu Sulit Tarik Kredit Modal Kerja ke Bank

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengaku membutuhkan kredit modal kerja dari perbankan untuk memulihkan usahanya yang jatuh akibat pandemi virus corona. Tak tanggung-tanggung, kebutuhannya modalnya bahkan mencapai Rp303,76 triliun.

Jumlah tersebut hitung-hitungan dari 5 sektor industri, seperti disampaikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ketua Kadin Rosan Roeslani menyebut kebutuhan modal kerja itu untuk membiayai usaha sesuai permintaan pasar selama enam bulan depan.

"Mereka menyampaikan kebutuhan mereka berdasarkan demand (permintaan) yang ada di mereka," ujarnya, Selasa (28/7).

Berdasarkan laporan dari masing-masing asosiasi usaha, tercatat kebutuhan modal kerja sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mencapai Rp141,5 triliun.

Lalu, sektor makanan dan minuman sebesar Rp100 triliun, sektor alas kaki Rp40,5 triliun, sektor hotel dan restoran Rp21,3 triliun, termasuk sektor elektronika dan alat listrik rumah tangga senilai Rp407 miliar.

Namun demikian, Rosan bilang bank masih ragu-ragu memberikan kredit modal kerja kepada pelaku usaha terdampak pandemi covid-19. Pihak bank mengkhawatirkan risiko kredit macet ke depannya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan penjaminan pinjaman modal kerja.

"Kami menyarankan memang 80:20, 80 persen dijamin oleh pemerintah, 20 persen oleh perbankan sendiri supaya tidak terjadi juga moral hazard oleh kami," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meminta perbankan tidak ragu memberikan kredit modal kerja kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Toh, pemerintah telah memberikan fasilitas penjaminan kredit modal kerja melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

"Tentunya perbankan bukan hanya Himbara, tapi bank swasta, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank lainnya diharapkan lebih berani mengambil resiko karena ada penjaminan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]