Mustahil Ekonomi Pulih Susul China Bila Corona Tak Terkendali

Sejumlah ekonom pesimis dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peluang pemulihan ekonomi nasional menyusul China pada 2021 nanti. Alasannya, Indonesia dinilai belum dapat mengendalikan pandemi virus corona. Bahkan, angka kasusnya terus menanjak melampaui 100 ribu.

Ekonom Indef Eko Listyanto, salah satunya. Ia malah menyebut kasus positif harian covid-19 terus mencetak rekor baru. Nah kalau mau pemulihan cepat seperti China, maka perlu dipastikan pengendaliannya serupa.

"China itu bisa mengendalikan pandemi corona di negaranya. Sehingga, aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat bisa meningkat. Bahkan China menjadi negara yang prospeknya positif sendiri di dunia," terang Eko kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/7).

Kondisi terbalik terjadi di Indonesia, di mana kasus baru terus meningkat. "Ini akan susah untuk bisa mengamini optimisme presiden tanpa ada kemampuan menangani pandemi corona," sambungnya.

Masalahnya, ia melanjutkan selama pandemi corona belum terkendali, aktivitas ekonomi masyarakat tetap tersendat. Meski, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah memasuki tahap transisi ke tatanan hidup baru (new normal). 

Tengoklah, masyarakat masih khawatir untuk melakukan konsumsi di luar rumah, termasuk pergi ke mal hingga pelesiran ke destinasi wisata nasional. 

Permintaan yang belum tinggi ini juga dipengaruhi oleh sifat berhemat karena ada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan seretnya mendapatkan penghasilan ke depan. Permintaan yang masih minim tentu akan mempengaruhi produksi dunia usaha dan industri. 

Para pengusaha pun masih cukup khawatir untuk mempekerjakan kembali pegawainya ke kantor dan pabrik. Ketika penawaran (supply) dan permintaan (demand) masih rendah, maka geliat ekonomi dipastikan belum bisa pulih. 

Hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak bisa pulih cepat. Apalagi, geliat ekonomi masyarakat domestik menopang lebih dari 50 persen ekonomi nasional.

"Cepat atau lambatnya pemulihan ekonomi sangat bergantung pada daya beli masyarakat, apakah bisa mendorong konsumsi lagi atau tidak?" ujar Eko.

Oleh karena itu, mutlak bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan pandemi corona agar daya beli dan geliat ekonomi masyarakat tumbuh lagi secara alamiah. Bila ingin memberi 'suplemen', maka gunakanlah belanja pemerintah, khususnya bantuan sosial (bansos).

[Gambas:Video CNN]

Persoalannya, belanja pemerintah pun lambat. Menurut data terakhir yang diumumkan Jokowi, realisasi dana penanganan dampak corona baru mencapai Rp136 triliun atau 19 persen dari total pagu Rp695 triliun per 23 Juli 2020. 

Realisasi terdiri dari anggaran perlindungan sosial yang baru mencapai 38 persen dari pagu, stimulus dan insentif UMKM 25 persen, insentif korporasi 13 persenkesehatan 7 persen, dan dukungan untuk daerah 6,5 persen.

"Saya percaya juga ada peluang kita bisa cepat pulih, tapi syaratnya pandemi terkendali, daya beli terangkat, konsumsi rumah tangga naik, dan juga belanja pemerintah cepat. Tapi realisasi 19 persen ini masih jauh dari harapan," katanya. 

Di sisi lain, Eko menilai keyakinan Indonesia bisa cepat pulih setelah China muncul karena ekonomi Tanah Air belum berada di jurang resesi seperti yang sudah dialami beberapa negara di dunia. Misalnya, yang terdekat sudah dialami oleh Singapura dan Korea Selatan. 

Artinya, kedua negara butuh waktu yang mungkin bisa lebih lama daripada Indonesia untuk pulih. Hanya saja itu tak serta merta bisa jadi tolak ukur. 

Menurut Eko, kemampuan pulih tetap bergantung pada struktur dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi dan memanfaatkan momentum sesuai struktur ekonominya.

Dari sisi pengendalian, Singapura setidaknya punya kasus positif sebanyak 50.369 kasus dan Korea Selatan 14.175 kasus. 

Sementara Indonesia mencapai 100.303 kasus, sehingga menempati yang tertinggi pertama di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia. Di Asia, jumlah kasus di Indonesia lebih rendah dari India, Pakistan, dan Bangladesh. 

"Dari sisi pengendalian rasanya masih kurang dari negara lain," imbuhnya. 

Sedangkan dari sisi struktur, Eko percaya Singapura juga bisa bangkit dari resesi karena cepat atau lambat perdagangan akan meningkat lagi. Apalagi, Singapura masuk dalam rantai pasok ekonomi global sebagai hub kelogistikan. 

"Kalau perdagangan hidup lagi, mereka hidup juga. Tapi kalau negara maju hidup, kita belum tentu, meski kita bisa beruntung bila China yang pulih cepat, karena bahan bakunya ambil dari Indonesia," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Eko memperkirakan ekonomi Indonesia masih tumbuh negatif pada tahun ini. Sementara, tahun depan ketika pulih pun kemungkinan hanya berada di kisaran 3 persen, sehingga belum kembali seperti masa sebelum pandemi corona di kisaran 5 persen. 

Senada, Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai optimisme Jokowi perlu diwujudkan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang cepat. Apalagi, konsumsi rumah tangga sudah turun cukup dalam pada kuartal I 2020. 

"Potensi recovery (pulih) dengan cepat ada, asal konsumsi bisa didorong lebih cepat juga. Belanja pemerintah harus lebih cepat dan prioritas untuk membangkitkan konsumsi rumah tangga," tutur Josua. 

Pasalnya, Indonesia tidak bisa mengharapkan sumber pertumbuhan dari indikator ekspor, meski masih membuat neraca perdagangan surplus US$1,27 miliar sepanjang Januari-Juni 2020.

Begitu pula dengan indikator investasi, meski menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasinya sudah mencapai Rp402,6 triliun atau 49,3 persen dari target Rp817,2 triliun pada semester I 2020. 

"Tapi konsentrasi investor global dengan covid-19 yang ada, itu appetite (selera) investasinya masih turun karena trade dan demand domestik masih rendah. FDA (Foreign Direct Investment/investasi asing) masih lamban," jelasnya. 

Josua sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia berada di rentang 0,5 persen sampai minus 1 persen pada tahun ini. Sementara, tahun depan ketika pulih hanya berkisar 0 persen sampai 2 persen.