Menkeu Era SBY Ragu Jokowi Pulihkan Defisit Anggaran di 2023

hrf, CNN Indonesia | Selasa, 28/07/2020 21:04 WIB
Menkeu era SBY, Chatib Basri ragu Jokowi bisa kembalikan defisit APBN ke level 3 persen pada 2023 karena pendapatan negara belum pulih dari tekanan corona. Menkeu era SBY, Chatib Basri ragu pemerintah bisa turunkan angka defisit APBN ke level bawah 3 persen dari PDB pada 2023 mendatang karena pendapatan negara yang tertekan virus corona belum pulih benar. (CNNIndonesia/Gentur Putro Jati).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri pesimistis pemerintah dapat menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023 mendatang. Perkiraan ia dasarkan pada pendapatan negara yang belum bisa pulih total dari tekanan virus corona dalam kurun tiga tahun ke depan.

Selain itu, kewajiban pemerintah mencicil utang beserta bunganya yang kian bertambah lantaran penarikan utang besar-besaran di tahun ini juga akan mengganjal keinginan tersebut. Belum lagi, pemerintah harus mengalokasikan belanja wajib mulai dari 20 persen untuk pendidikan hingga 5 persen untuk kesehatan.

"Bayangkan balance sheet ketika penerimaan drop, spending naik, kan mestinya defisitnya besar dong. Tapi yang terjadi di kita adalah penerimaan turun, spending naik, tapi defisit mau dikecilkan. Apa yang terjadi? Berarti ada spending discretionary yang ada di tangan pemerintah harus dipotong," ujarnya dalam webinar bertajuk Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7).


Chatib mengakui pemerintah sekarang dalam dilema. Jika belanja pemerintah dipangkas, laju ekonomi berpotensi melambat.

Pasalnya, di tengah tekanan virus corona, belanja pemerintah adalah satu-satunya andalan yang bisa digunakan untuk mendorong konsumsi domestik sehingga ekonomi bisa dipacu.

"Jadi saya mau bilang, kalau terlalu cepat pengetatan fiskalnya yang terjadi adalah kontraksi ekonomi," sambungnya.

Atas kondisi itulah, Chatib menyarankan pada pemerintah untuk menghitung ulang kebijakan fiskal  di masa pemulihan dari tekanan secara gradual hingga tahun 2023. Termasuk, kata dia, proyeksi pertumbuhan investasi yang masih landai beberapa tahun ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Sebab, jika belum memungkinkan, pengetatan fiskal bisa berpengaruh pada pemulihan ekonomi Indonesia ke depannya.

"Keputusan untuk membuat fiskal defisit, disiplin fiskal harus melihat data. Kalau situasi ekonomi belum memungkinkan ekspansi saja. Kemudian ketika private investment masuk baru disiplin fiskal dijalankan. Ini adalah era di mana fiskal ekspansif harus dilakukan," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021 dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen dari PDB.

Angka tersebut lebih tinggi dari desain awal RAPBN 2021 yang menyepakati defisit APBN tahun depan sebesar 4,7 persen terhadap PDB.

(agt)