Resesi, Faisal Basri Minta RI Waspadai Kemungkinan Terburuk

Ulfa Arieza, CNN Indonesia | Selasa, 28/07/2020 20:10 WIB
Ekonom Faisal Basri mengatakan pemerintah harus mempersiapkan kemungkinan terburuk bila resesi benar-benar mengingfeksi ekonomi RI. Faisal Basri meminta pemerintah siapkan kemungkinan terburuk menghadapi resesi. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai Indonesia harus mempersiapkan kemungkinan terburuk bila resesi benar-benar menyerang ekonomi RI.

Pasalnya, berdasarkan prediksi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,8 persen untuk skema paling positif dan minus 3,9 persen untuk skema terburuk.

"Yang bisa kita lakukan adalah secepat mungkin kita recovery. Kalau resesi sudah deh sudah hampir pasti. Jadi bukan hindari resesi tapi bagaimana kita cepat recovery dan resesinya secetek mungkin, tidak dalam. Itu yang harus kita usahakan," ujarnya, Selasa (28/7).


Menurutnya, kunci sejumlah negara mampu lepas dari resesi adalah pengendalian virus. Sayangnya, kunci itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

Hal itu bisa dilihat dari pembentukan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang minim anggota kalangan pemangku kebijakan sektor kesehatan. Menurutnya, anggota komite tersebut tidak mencerminkan upaya serius pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada, Senin (20/7) lalu. Komite itu terdiri dari tiga komite, yakni komite kebijakan, komite pelaksana, dan satuan tugas. Selanjutnya, kepala negara menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua komite.

"Jadi apa yang anda bisa harapkan dari struktur seperti ini, yang tidak mencerminkan upaya serius untuk mengendalikan virus tapi upaya bagaimana menjadikan BUMN jadi ujung tombak pemulihan ekonomi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam komite kebijakan, Airlangga dibantu oleh enam wakil ketua. Meliputi, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian.

Sedangkan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh komite kebijakan, maka ditugaskan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana.

Ia menambahkan kunci pemulihan ekonomi adalah penanganan virus. Sebab, penurunan jumlah kasus Covid-19 bisa mengerek kepercayaan masyarakat dan dunia usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada sektor pariwisata dimana kunjungan wisatawan mancanegara tercatat turun hingga 80 persen akibat pandemi Covid-19.

"Turis ini bisa menjadi ujung tombak recovery, dalam waktu dekat. Kuncinya kita mampu menangani virus sehingga semakin banyak negara bersedia tanda tangani travel bubble," katanya.

(agt)

[Gambas:Video CNN]