Perlu Siapkan Skenario Terburuk Bila Ekonomi Terjerat Resesi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia rontok hingga minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Realisasi ini merupakan yang terparah sejak kuartal I 1999 atau era Presiden Habibie.

Seluruh komponen berdasarkan pengeluaran pun terkontraksi. Konsumsi rumah tangga tercatat minus 5,51 persen, investasi minus 8,61 persen, ekspor minus 11,66 persen, konsumsi pemerintah 6,9 persen, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen, dan impor minus 16,96 persen.

Hal yang sama terjadi pada mayoritas sektor usaha yang pertumbuhannya merah sepanjang April-Juni 2020. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi yang paling parah karena minus mencapai 30,84 persen.

Yang lain, sektor industri minus 6,19 persen, perdagangan minus 7,57 persen, konstruksi minus 5,39 persen, administrasi pemerintahan minus 3,22 persen, akomodasi dan makan minum minus 22,02 persen, jasa lainnya minus 12,6 persen, jasa perusahaan minus 12,09 persen, serta pengadaan listrik dan gas minus 5,46 persen.

Hanya sedikit sektor yang mampu tumbuh positif. Beberapa sektor yang masih 'hijau' adalah pertanian yang tumbuh 2,19 persen, infokom tumbuh 10,88 persen, jasa keuangan tumbuh 1,03 persen, jasa pendidikan tumbuh 1,21 persen, real estate tumbuh 2,3 persen, jasa kesehatan tumbuh 3,71 persen, dan pengadaan air tumbuh 4,56 persen.

Melihat situasi ini, banyak pihak pesimistis ekonomi Indonesia pulih dari tekanan pandemi virus corona dalam waktu dekat. Bahkan dalam kemungkinan terburuk, ekonomi dalam negeri berpotensi kembali negatif pada kuartal III 2020.

Jika itu terjadi, artinya Indonesia dipastikan akan terperosok ke jurang resesi. Suatu negara dikatakan resesi apabila ekonominya negatif atau terkontraksi dalam dua kuartal berturut-turut.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah harus siap-siap bila itu terjadi. Pasalnya masalah itu bisa memicu terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar.

Kalau sebelumnya PHK banyak terjadi di sektor pariwisata dan manufaktur, maka ke depannya PHK bisa terjadi di seluruh sektor usaha.

"Lonjakan PHK bisa sampai 15 juta orang. Bukan hanya terjadi di sektor pariwisata seperti awal-awal corona, tapi juga sektor lain mulai dari perdagangan, pertambangan, minyak dan gas (migas)," ungkap Bhima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/8).

Kalau terjadi PHK massal, artinya pemerintah juga harus siap menyaksikan pendapatan mayoritas masyarakat turun. Hal ini akan membuat masyarakat yang sebelumnya berada di kelas menengah turun ke kelas menengah bawah.

"Akibatnya lagi daya beli masyarakat semakin tertekan dan jumlah orang miskin naik," terang Bhima.

Jika ini dibiarkan, maka efeknya terhadap ekonomi jangka panjang akan semakin berbahaya. Ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian domestik akan semakin mahal.

Bhima bilang pemerintah masih memiliki waktu dua bulan untuk meminimalisir potensi jatuhnya ekonomi pada kuartal III 2020. Kalau pun masih minus, angkanya bisa lebih baik dari kuartal II 2020 yang mencapai 5,32 persen.

Namun, bila resesi tak bisa dihindari, artinya pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk membangkitkan lagi seluruh sektor usaha dan komponen pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2020.

Konsumsi, sambung Bhima, menjadi hal utama yang harus diperbaiki. Pemerintah harus mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi virus corona.

"Bansos, ubah skemanya. Semua butuh uang tunai. Jadi dibandingkan dengan program bansos yang bukan tunai, misalnya program Kartu Prakerja, lebih baik skemanya diubah menjadi tunai," ujar Bhima.

Ia menyatakan pemerintah tak perlu repot-repot membuat program khusus penyaluran bansos non tunai. Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah uang tunai.

"Ini untuk dorong permintaan. Jadi rombak stimulus fiskal," imbuh Bhima.

Selain itu, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan insentif fiskal berupa relaksasi pajak kepada perusahaan. Misalnya, insentif hanya diberikan kepada perusahaan yang tak melakukan PHK.

"Jadi dipertajam. Negara lain juga lebih spesifik. Ada bukti tidak PHK atau rekrutmen tenaga kerja dulu baru diberikan insentif," terang Bhima.

Kemudian, ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang terlalu banyak memberikan stimulus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat jasa keuangan, khususnya perbankan. Sementara, tak semua UMKM memiliki akses terhadap perbankan.

"UMKM ini kan banyak juga yang ultra mikro yang tidak tersentuh bank. Bagaimana mau dapat relaksasi dari perbankan, kalau mereka juga tidak punya pinjaman di perbankan. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena UMKM kan jadi kunci pertumbuhan ekonomi juga," papar Bhima.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk beberapa sektor.

Detailnya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korupsi Rp53,55 triliun.

Bhima bilang jika pemerintah tak memiliki ancang-ancang dalam menghadapi dampak dari pandemi, maka bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan mengalami depresi. Artinya, ekonomi Indonesia minus selama dua tahun berturut-turut.

Ancang-ancang itu, sambung Bhima, bukan hanya dari sektor ekonomi tapi juga penanganan pandemi virus corona itu sendiri. Jangan sampai, pemerintah hanya sibuk pada pemulihan ekonomi tapi lupa menangani penularan corona di dalam negeri.

"Penanganan harus benar. Jangan sampai bansos tunai banyak tapi orang masih khawatir untuk belanja. Jadi harus paralel antara penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi," jelas Bhima.

Psikologis Masyarakat Kalau Resesi

Di samping itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan ada dampak psikologis terhadap masyarakat jika Indonesia benar-benar masuk ke jurang resesi. Salah satu dampaknya adalah masyarakat akan lebih mengerem konsumsi.

"Skenario terburuk adalah dampak psikologis masyarakat. Nanti masyarakat bisa menahan belanja kalau benar-benar resesi," kata Josua.

Apabila semakin banyak masyarakat yang menahan belanja, maka tingkat konsumsi masyarakat semakin anjlok. Alhasil, ekonomi akan semakin jeblok ke depannya.

Maklum, ekonomi Indonesia masih bergantung dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Kontribusinya lebih dari 50 persen terhadap ekonomi domestik.

"Makanya jangan resesi dulu baru pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk atasi resesi. Ini masih dua bulan, masih ada waktu untuk berupaya agar tidak resesi," tutur Josua.

Namun, kalau sampai terjadi resesi, hal pertama yang harus dipikirkan pemerintah adalah menjaga kemampuan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memperluas penyaluran bansos.

"Masyarakat kelas menengah bisa jadi turun ke kelas kurang sejahtera, berarti sekarang pemerintah wajib juga membantu mereka. Ini mungkin belum dapat dari stimulus yang sekarang," ujar Josua.

Kemudian, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang menggairahkan lagi permintaan untuk produk-produk di dalam negeri. Hal ini khususnya barang-barang yang diproduksi oleh UMKM.

Dengan demikian, bantuan modal kerja yang diberikan pemerintah kepada UMKM tak sia-sia. Percuma kalau UMKM sudah ada modal untuk memproduksi barang lagi, tapi tak ada yang membeli barang tersebut karena permintaan masih rendah.

"Bangkitkan konsumsi barang dalam negeri. Itu harus, gairahkan lagi pemesanan untuk UMKM," pungkas Josua.