Komisi XI DPR Pecah Suara soal Potensi Resesi RI

CNN Indonesia | Jumat, 07/08/2020 06:02 WIB
Komisi XI DPR pecah suara mengenai potensi Indonesia masuk ke dalam jurang resesi pada kuartal III mendatang. Sejumlah anggota dewan melihat peluang selamat. Komisi XI DPR pecah suara mengenai potensi Indonesia masuk ke dalam jurang resesi pada kuartal III mendatang.(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pecah suara mengenai potensi Indonesia masuk ke dalam jurang resesi atau mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut.

Saat ini, ekonomi nasional sudah satu kali mencetak pertumbuhan negatif sebesar minus 5,32 persen secara tahunan pada kuartal II 2020. 

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menilai peluang Indonesia untuk selamat dari genggaman resesi masih ada. Ia memperkirakan ekonomi Tanah Air masih bisa tumbuh setidaknya nol persen pada kuartal III 2020. 


"Syukur-syukur bisa di atas nol persen. Begitu juga kuartal IV, sehingga keseluruhan 2020 masih bisa positif, jangan sampai negatif karena target 2021 itu 5 persenan," ujar Dito kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/8). 

Menurut Dito, Indonesia bisa lolos dari resesi bila pemerintah mempercepat realisasi penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saat ini, realisasinya masih terbilang minim, yaitu Rp145,41 triliun atau 20,91 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Begitu juga dengan berbagai pos belanja yang sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dengan jumlah mencapai Rp2.739,2 triliun. Per akhir Juni 2020, realisasinya baru sekitar Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari pagu. 

"Yang terpenting adalah segera gunakan anggaran belanja di APBN dan PEN, itu harus segera dibelanjakan, didistribusikan dengan cepat dan tepat agar bisa menguatkan daya beli dan konsumsi masyarakat," katanya. 

Selain itu, pemerintah juga bisa mendapat perolehan pertumbuhan dari pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun ia menekankan, pelonggaran ini tetap harus didukung dengan pelaksanaan protokol kesehatan nasional yang ketat. 

"Soalnya covid ini belum selesai, jadi masyarakat harus tetap bisa dihimbau untuk disiplin jalankan protokol, sehingga tidak ada second waves (gelombang kedua) covid," tuturnya. 

Terakhir, Indonesia setidaknya bisa berharap pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang rencananya diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Dito estimasi ada sekitar Rp24 triliun uang yang akan beredar di masyarakat dari pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. 

"Dari para calon (kepala daerah), itu setidaknya akan belanjakan sampai Rp10 triliun, sehingga total ada Rp34 triliun potensi uang di masyarakat. Ini bisa jadi pemicu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi jelang akhir tahun," jelasnya.

Tak hanya dari sisi sumber-sumber pertumbuhan, Dito melihat peluang Indonesia selamat dari resesi juga tercermin dari terobosan pemerintah belakangan ini. Misalnya, membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN untuk menyinkronkan dan memaksimalkan penggunaan dana PEN. 

Kemudian, pemerintah juga berencana mengeluarkan beberapa program bansos baru. Salah satunya memberikan bansos kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Pemerintah juga akhirnya akan memberikan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. 

Dito pun memberi masukan agar seluruh kebijakan itu juga ditambah dengan penundaan impor barang-barang yang bukan bahan baku. Misalnya, impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sejatinya ada di dalam negeri. 

"Kalau seperti alutsista, itu beli saja di dalam negeri, jadi spending-nya balik dan maksimal di dalam negeri. Kalau bisa impornya geser saja ke tahun depan, kecuali bahan baku yang urgent dan tidak ada di dalam negeri, tidak apa impor," terangnya.

Sebaliknya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno justru melihat risiko Indonesia terperosok ke jurang resesi semakin nyata. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur jatuh dalam hingga minus 5,32 persen pada kuartal II kemarin. 

"Tadinya saya perkirakan terkontraksi 6 persen sampai 6,5 persen, ternyata lebih baik kemarin. Tapi apakah akan terjerembab ke jurang resesi? Itu tergantung kuartal III. Proyeksinya kuartal III minus 2 persen," ujar Hendrawan. 

Bila kuartal III juga negatif, sudah dapat dipastikan Indonesia berada di jurang resesi bersama beberapa negara lain yang sudah lebih dulu masuk. Mulai dari Singapura, Korea Selatan, Jerman, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat.

Menurut Hendrawan, risiko resesi masih terbuka karena realisasi penggunaan anggaran PEN masih minim. Begitu juga dengan belanja pemerintah, meski ia bisa maklum mengapa realisasinya masih minim. 

"Kalau untuk belanja negara ini maklum masih rendah karena pengeluaran dinas, rapat, acara protokoler semuanya hampir tidak ada, padahal besarnya di situ. Tapi sebenarnya anggarannya dialihkan ke PEN, seharusnya ini bisa lebih cepat digunakan," jelasnya. 

Masalahnya, realisasi penggunaan anggaran PEN yang masih minim rupanya belum mampu benar-benar menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk daya beli. Maka dari itu, ia memberi masukan agar pemerintah memperluas bansos kepada masyarakat. 

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)