Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Terutama dari sisi penerima manfaat salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Kemudian (Kartu) Prakerja, kami ada rapat untuk meninjau kembali Prakerja ini, diutamakan kepada yang sudah tidak kerja," ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir, Rabu (12/8).
Sebelumnya, Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja mengatakan pemerintah akan memprioritaskan peserta yang merupakan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai dari gelombang IV.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka yang masuk dalam usulan itu adalah para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga karyawan yang dirumahkan akibat Covid-19.
Kemnaker sendiri telah mengantongi data valid sesuai kategori tersebut sebanyak 2,1 juta orang. Namun, Erick menuturkan jumlahnya lebih dari data yang terkumpul.
"Data terakhir 3,2 juta, ini yang kami akan perbaiki datanya," ucapnya.
Untuk diketahui, Kartu Prakerja sendiri telah memasuki gelombang IV setelah sempat terhenti beberapa waktu karena evaluasi pemerintah. Kuota gelombang IV ditambah menjadi 800 ribu orang dari sebelumnya di kisaran 200 ribu hingga 300 ribu orang pada gelombang I hingga III.
Dari jumlah kuota tersebut, Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahudin mengatakan mayoritas atau sekitar 80 persen dari kuota yang ditetapkan diberikan kepada korban PHK usulan Kemnaker. Itu berarti, prioritas peserta yang merupakan pekerja korban PHK dan dirumahkan sebanyak 640 ribu orang setiap gelombangnya.
"Jadi 80 persen dari jumlah kuota itu setiap minggunya lebih kami prioritaskan kepada mereka yang terdampak," ujarnya belum lama ini.
Peserta Kartu Prakerja sendiri mendapatkan total manfaat senilai Rp3,5 juta. Terdiri dari, biaya pelatihan sebesar Rp1 juta per peserta. Lalu, dana insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan insentif survei sebesar Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan.