Mengenal Abenomics, Jurus Ekonomi Eks PM Jepang Shinzo Abe

Shinzo Abe mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang karena masalah kesehatan. Saat Abe menjabat sebagai perdana menteri, dia mempopulerkan istilah 'Abenomics'. Istilah ini mengacu pada kebijakan ekonomi yang dijalankan saat kepemimpinannya.

Ketika menjalankan pemerintahan Jepang pada 2012, dia berjanji akan menghidupkan kembali ekonomi negara tersebut. Berbagai inisiatif dikeluarkan dari mulai penambahan anggaran infrastruktur publik hingga devaluasi mata uang yen.

Dikutip dari AFP, beberapa kebijakan ekonomi yang dibuat terbilang sukses. Salah satunya saat Abe membuat kesepakatan dengan Bank of Japan.

Saat itu, bank sentral menerapkan kebijakan pelonggaran moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pinjaman, merangsang aktivitas bisnis dan konsumsi pribadi, dan mendorong inflasi hingga dua persen untuk mengakhiri deflasi yang menghantui ekonomi Jepang sejak 1990-an.

Kebijakan BoJ membantu memperkuat daya saing eksportir Jepang dengan melemahkan yen. Perekonomian Jepang pun secara bertahap pulih dan harga perlahan-lahan meningkat.

Sayangnya, target inflasi tetap berada di luar jangkauan. Kinerja ekonomi pun masih jauh dari harapan.

Negara Sakura bahkan mengalami deflasi antara 2015 dan 2016. Deflasi tersebut yang membuat kondisi tidak diinginkan tahun ini dengan krisis ekonomi global yang disebabkan oleh virus corona.

Upaya BoJ dipasangkan dengan stimulus dalam bentuk belanja pemerintah besar-besaran. Ini merupakan kebijakan kedua dari tiga kebijakan Abenomics.

Ratusan miliar dolar dihabiskan sejak 2013, terutama untuk modernisasi infrastruktur di seluruh negeri, beberapa di antaranya untuk Olimpiade Tokyo 2020.

Pengeluaran tersebut meningkatkan pendapatan dan investasi untuk bisnis, merangsang pasar keuangan dan real estat dan membantu mendukung pertumbuhan negara selama beberapa tahun.

Tetapi itu tidak menghentikan ekonomi nasional beberapa kali tergelincir.

PDB berkontraksi antara 2014-2015 sebelum pulih, dan negara itu jatuh ke dalam resesi lagi tahun ini. Bahkan, sebelum krisis virus corona melanda.

Dengan populasi masyarakat usia tua yang besar, negara ini memiliki kecenderungan menabung daripada konsumsi. Hal tersebut yang membuat konsumsi tetap rendah.

Dan pengeluaran terpukul lebih jauh oleh dua kenaikan pajak konsumsi, pada 2014 dan 2019.

Para ekonom memperingatkan dua kali bahwa kenaikan pajak akan membuat ekonomi mundur, tetapi pemerintah terus maju, didorong oleh kewajiban yang meningkat di negara dengan rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia.

Dengan virus corona yang menyebabkan kehancuran ekonomi, Jepang terpaksa menunda Olimpiade dan penurunan pendapatan turis.

Hal ini membuat pemerintah telah mengeluarkan stimulus baru yang sangat besar.

"Tetapi potensi pertumbuhan Jepang menurun karena pemerintah tidak memiliki visi pemulihan dan inisiatif digital," ujar Sayuri Shirai, Profesor di fakultas manajemen kebijakan Universitas Keio dan mantan anggota dewan kebijakan BoJ.

Dua panah pertama Abenomics tidak dapat bekerja tanpa yang ketiga dijanjikan oleh perdana menteri yakni reformasi struktural.

Sasaran utamanya adalah pasar tenaga kerja Jepang.

Tetapi para ahli mengungkap upaya untuk membalikkan model klasifikasi dan mempromosikan fleksibilitas dalam tenaga kerja bergerak terlalu lambat.

"Awalnya kami mengira pemerintah mengulur waktu dengan pelonggaran moneter dan kebijakan fiskal, untuk mempersiapkan reformasi struktural yang menyakitkan," kata Masamichi Adachi, Ekonom UBS.

Para ekonom melihat ada beberapa titik terang, termasuk peningkatan jumlah wanita dan orang tua di tempat kerja.

Selain itu, beberapa pelonggaran kebijakan imigrasi yang ketat di negara itu, yang dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja kronis.

"Tetapi banyak reformasi tidak cukup berani untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja," kata Shirai.

Shirai menambahkan pandemi telah membuat kondisi tak hanya rentan pada sektor korporasi Jepang tetapi juga layanan publik elektronik yang tidak memadai dan lambatnya implementasi kebijakan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]