Pemerintah akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai September 2020. Saat ini, aturan pencairan berupa peraturan pemerintah (pp) tengah dipersiapkan.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan pencairan PMN ini dilakukan guna membantu para perusahaan negara untuk menghadapi tekanan keuangan di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
"PP sedang diproses, mungkin September bisa dicairkan ke BUMN penerima PMN. Kami usahakan secepat mungkin, maksimal September," ujar Meirijal saat konferensi pers virtual DJKN, Jumat (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Softbank Bakal Jual Saham Rp182 T |
Selain itu, diberikan dengan harapan para BUMN bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada kuartal III 2020. Pasalnya, pemerintah ingin laju perekonomian tidak jatuh hingga 5,32 persen seperti yang terjadi pada kuartal II 2020.
Menurutnya, suntikan PMN kepada BUMN menjadi salah satu langkah penting dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, pertumbuhan ekonomi kuartal III menjadi penentu apakah Indonesia akan masuk ke jurang resesi atau mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut atau tidak.
"Kalau pun tidak terkejar (dampak ekonominya) di kuartal III, tapi begitu September bisa direalisasikan, bisa terserap, maka diharapkan bisa (memberi dampak bagi ekonomi) di kuartal IV," tuturnya.
Kendati begitu, ia enggan mengungkap BUMN mana yang sekiranya akan lebih dulu mendapat PMN dari pemerintah. Saat ini, perusahaan negara yang akan mendapat PMN, yaitu PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun.
Lalu, kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI sebesar Rp6 trililun dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp1,5 triliun. Kemudian, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp500 miliar dan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) atau PPA Rp5 triliun.
"Mana yang duluan (mendapat pencairan PMN), saya kira semua jadi prioritas. Kami bekerja simultan dan diharapkan bisa cepat realisasi," katanya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan PMN ke BUMN diharapkan bisa memberikan kontribusi ke perekonomian nasional dalam bidang yang berbeda-beda. Pada Hutama Karya misalnya, agar bisa memberi manfaat dari sisi percepatan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.
"Tidak ada covid-19 saja, tol ini secara hitungan finansial tidak masuk, karena covid traffic-nya turun. Pembangunan jalan tol ini kan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan membangun ekonomi lokal," jelas Isa.
Lalu, pemberian suntikan modal ke PNM diharapkan bisa menambah suplai pinjaman kepada UMKM. Tujuannya, agar para pengusaha kecil bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi corona.
Begitu juga dengan ITDC yang mengelola kawasan wisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Seperti diketahui, sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terpukul sejak pandemi corona mewabah di Indonesia.
"Dampaknya langsung ke ITDC, padahal dia sedang aktif bangun Mandalika, ya berhenti juga. Kalau dikasih PMN maka ini agar kapasitas keuangannya terjaga," pungkasnya.