Awal Corona, Sri Mulyani Akui Pemerintah Fokus Urus Keuangan

CNN Indonesia | Rabu, 16/09/2020 14:09 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pemerintah fokus menangani sistem keuangan negara saat virus corona pertama kali masuk Indonesia pada Maret 2020 lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pemerintah fokus menangani sistem keuangan negara saat virus corona pertama kali masuk Indonesia pada Maret 2020 lalu.(CNN Indonesia/ Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pemerintah fokus menangani sistem keuangan negara saat virus corona pertama kali masuk Indonesia pada Maret 2020 lalu.

Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

"Kenapa fokus kepada keuangan negara dan sistem keuangan? Karena kami tahu bahwa covid-19 (virus corona) pasti akan membutuhkan dukungan keuangan negara dari sisi penanganan kesehatan," ungkap Sri Mulyani saat menyampaikan Sambutan Kunci pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia, Rabu (16/9).


Ia bilang pandemi virus corona membuat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tak bisa berjalan normal. Hal itu otomatis memberikan dampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"Maka kami harus melakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, pandemi virus corona tak hanya berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sri Mulyani bilang wabah itu juga berpengaruh pada kehidupan kelas menengah atas termasuk pengusaha hingga industri.

"Kalau covid 19 ini berjalan cukup lama seperti yang sekarang sudah 7 bulan dan masih belum berakhir maka sektor-sektor korporasi maupun sektor-sektor individual tak lagi bisa membayar pajak, bayar cicilan, maka sektor keuangan akan menjadi tantangan," papar Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan tekanan juga muncul dari belanja di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Pasalnya, pemerintah harus memastikan sektor kesehatan mampu menghadapi penularan virus corona dan tetap memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi.

Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam membuat kebijakan di masa pendemi ini. Sri Mulyani mengakui sering menghadapi komentar seolah-olah pemerintah mengorbankan kesehatan jika ingin mengedepankan ekonomi.

"Kan tidak bisa mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi atau ekonomi lebih penting dari kesehatan. Dua-duanya menyangkut manusia, yang satu bisa mengancam jiwa manusia lewat penyakit yang satu lewat kondisi ekonomi mereka," jelas Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.

[Gambas:Video CNN]



(aud/age)