Menilik Sengketa Utang Bambang Trihatmodjo Vs Sri Mulyani

wel, CNN Indonesia | Jumat, 18/09/2020 14:58 WIB
Bambang Trihatmodjo tiba-tiba menggugat Menkeu Sri Mulyani. Gugatan terkait sengketa utang yang dituduhkan Sri Mulyani ke Bambang. Bambang Trihatmodjo menggugat Sri Mulyani karena tak terima dicegah ke luar negeri. (AFP/OKA BUDHI).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba digugat oleh Bambang Trihatmodjo, anak Presiden ke-2 Soeharto. Gugatan diajukan Bambang ke PTUN terkait Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Bambang dicekal dalam kapasitasnya sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997.

Staf Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan mencegah Bambang Trihatmodjo ke luar negeri karena masalah utang kepada negara. Utang terkait penyelenggaraan Sea Games 1997.


Pencegahan akan dilakukan hingga Bambang membayar utang tersebut ke pemerintah.

"Secara umum pencegahan dilakukan karena Pak BT (Bambang Trihatmodjo) memiliki utang ke negara. Jadi pencegahan akan dicabut kalau ada pembayaran terhadap utang tersebut," ungkap Yustinus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/9).

Sayang, ia tak mau menjelaskan secara rinci utang tersebut. Sementara itu, berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, Bambang merupakan Kepala Konsorsium Sea Games 1997.

Ia bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh fasilitas Sea Games. Salah satunya, mengadakan impor ratusan mobil mewah dengan bea masuk 'khusus' untuk tamu Sea Games.

Setelah pesta olahraga usai, ia juga diperbolehkan menjual mobil seharga miliaran rupiah tersebut kepada siapa saja. Namun, tak jelas ke mana hasil penjualan mobil tersebut kemudian disetorkan.

Padahal, selain hasil penjualan mobil itu, Bambang juga disebut masih diizinkan menikmati uang pajak dari penjualan stiket Sea Games berbulan-bulan setelah pesta olahraga berakhir tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Selain mobil, Bambang juga bertugas menyiapkan penginapan. Tapi sayang, tender penyiapan penginapan gagal.

Akhirnya, Bambang menunjuk Grup Mulia membangun hotel 16 lantai di bekas lapangan tembak Senayan dengan seizin Pemda DKI.

[Gambas:Video CNN]

Meski mendapat izin dari Pemda, namun pihak pengelola hotel menyalahi aturan dengan membangun hotel 40 lantai. Atas dasar itulah kemudian mereka di denda.

Hal ini menjadi masalah di kemudian hari. Sebab denda sebesar Rp15 miliar yang seharusnya dibayarkan setahun setelah penyelenggaraan Sea Games berakhir, molor dibayarkan.

Hingga 2004, denda itu belum kunjung dibayarkan. Gubernur DKI Jakarta kala itu Sutiyoso masih menagihkan denda dengan ultimatum akan menyita hotel berintang lima tersebut lewat PN Jakarta Pusat jika hukuman itu tak segera dibayarkan.

Meski penunjukan proyek dilakukan oleh Bambang, namun tak jelas campur tangan Bambang dalam proyek hotel mewah tersebut.

CNNIndonesia.com menghubungi Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu Puspa Rahayu untuk mengkonfirmasi hal itu. Meski membenarkan adanya piutang, namun ia enggan menjelaskan pangkal permasalahan atau pun jumlah piutang yang dimaksud karena merasa bukan kewenangannya.

Rahayu menambahkan bahwa pencegahan dikeluarkan berdasarkan usulan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) DKI. Ia bilang bahwa PUPN DKI telah mencoba memperingatkan Bambang Tri, namun yang bersangkutan tak kunjung memenuhi panggilan.

Oleh karena itu, surat perpanjangan pun dikeluarkan oleh Kemenkeu.

"Terkait sebab musabab hutang piutang saya tidak berpendapat karena bukan kewenangan Kemenkeu menjawab," ujarnya, Kamis (17/9).

(agt)