Realisasi Pembayaran Upah Padat Karya Kemenhub Baru 49 Persen

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi pembayaran upah dari program padat karya sejauh ini baru 49,6 persen. Artinya, dana yang terserap baru Rp63 miliar dari target yang ditetapkan Rp127,4 miliar.

"Yang bisa disampaikan saat ini adalah realisasi pengupahan mencapai 49,6 persen dari total Rp127,4 miliar," Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada awak media, Kamis (24/9).

Pembayaran upah itu dilakukan lewat berbagai direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian Perhubungan. Salah satunya Ditjen Perhubungan Laut yang realisasinya sebesar 78,36 persen atau Rp5,15 miliar dari alokasi Rp6,57 miliar.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi mengungkapkan realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap sejauh ini sebanyak 3.289 orang. Realisasi itu 90 persen dari target yang sebanyak 3.652 orang.

"Kalau anggaran kegiatan padat karya di Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp73,97 miliar, realisasinya Rp61,76 miliar," kata Antoni.

Ia menjelaskan beberapa pekerjaan yang masuk dalam program padat karya adalah pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pelabuhan dan pembangunan fasilitas navigasi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menuturkan realisasi biaya upah dalam program padat karya sebesar 63,08 persen dari target Rp19,52 miliar. Artinya, dana yang terserap sebesar Rp12,31 miliar.

"Realisasi jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 5.556 orang atau 123,3 persen dari target 4.506 orang," ujar Novie.

Sementara, ia bilang total pagu kegiatan padat karya tahun ini sebesar Rp189,83 miliar. Realisasinya hingga 23 September 2020 sebesar 61,82 persen atau Rp117,35 miliar.

"Beberapa hal yang dilakukan dalam program padat karya adalah pembersihan saluran, cat dan pembersihan terminal, cat marka runway, perbaikan jalan lingkungan," tutur Novie.

Ia mengungkapkan anggaran untuk program padat karya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara naik dari rencana awal. Semula anggarannya cuma Rp174,8 miliar, kemudian naik menjadi Rp189,8 miliar.

Hal itu membuat biaya upah ikut naik. Anggarannya meningkat dari Rp18,02 miliar menjadi Rp19,52 miliar.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulkifli menyatakan realisasi biaya upah saat ini sebesar 55,67 persen. Ini artinya, dana yang terserap sebesar Rp28,12 miliar dari target 50,52 miliar.

Ditjen Perkeretaapian menargetkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 7.618 orang. Ia bilang sejauh ini sudah terserap 74,05 persen atau 5.641 orang.

"Program padat karya di Aceh misalnya pembangunan jalan KA antara Langsa-Besitang menjadi penjaga malam, pemasangan pagar, dan pekerjaan pengecatan," ucap Zulkifli.

Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan realisasi biaya upah baru sekitar Rp14,35 miliar atau 30 persen dari target Rp46,53 miliar. Kemudian, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.919 orang dari target 10.393 orang.

Total dana yang disiapkan untuk program padat karya tahun ini sebesar Rp2,25 triliun. Namun, Budi bilang baru terealisasi Rp669,12 miliar.

"Ada beberapa kendala kami dalam pelaksanaan program padat karya, salah satunya adalah masalah beberapa kegiatan program yang memang ada kemunduran karena menyangkut covid-19," jelas Budi.

Secara keseluruhan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menuturkan total tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya hingga September 2020 sebanyak 16 ribu orang. Serapan tenaga kerja itu berada di seluruh Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Sampai September 2020 telah terserap tenaga kerja lebih dari 16 ribu untuk program padat karya di sektor konstruksi yang tersebar di wilayah Indonesia," kata Djoko.

Ia tak memungkiri ada kendala dalam menjalankan program padat karya tahun ini. Pasalnya, pandemi covid-19 telah membuat beberapa pembangunan proyek dihentikan sementara.

"Alhamdulillah Kemenhub terus melakukan koordinasi dengan tim satgas covid-19 sehingga pelaksanaan beberapa konstruksi tetap berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan," pungkasnya.