Bos Inalum Pastikan Antam Garap Gunung Emas Blok Wabu Papua

CNN Indonesia | Rabu, 30/09/2020 09:14 WIB
Inalum akan memastikan koordinasi antara Antam dan pemda dalam pengelolaan gunung emas eks Freeport Indonesia di Blok Wabu, Papua. Inalum akan memastikan koordinasi antara Antam dan pemda dalam pengelolaan gunung emas eks Freeport Indonesia di Blok Wabu, Papua. (CNN Indonesia/Farid).
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Inalum (Persero) atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) akan mengalihkan pengelolaan tambang emas di Blok Wabu, Papua ke PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam). Pengelolaan blok tersebut saat ini sudah beralih dari PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pemerintah daerah setempat.

Direktur Utama Inalum Orias Petrus Moedak mengatakan sudah ada surat dari pemerintah daerah (pemda) setempat terkait pengalihan tersebut. Pemda setempat menyerahkan pengelolaan kepada MIND ID.

"Ada surat dari Gubernur yang menyerahkan pengelolaan ke MIND ID, tapi yang ahli emas adalah Antam, akan serahkan ke Antam tindak lanjuti," ungkap Orias saat rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (29/9).


Jika dikelola Antam, kata Orias, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan ke depan. Namun, proses ini masih dalam tahap awal.

"Kami akan kerja sama dengan pemda untuk tambang di Papua, ini masih tahap awal," ujar dia.

Diketahui, Freeport menyerahkan Blok Wabu ke pemda pada 2015. Data terakhir mencatat potensi emas di blok tersebut mencapai 4,3 juta bijih emas dengan potensi nilai US$14 miliar.

Sementara, Orias mengatakan pihaknya berencana menunda rencana pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur. Hal ini perlu dilakukan karena tekanan dampak pandemi virus corona atau covid-19.

[Gambas:Video CNN]

Wabah tersebut membuat aktivitas bisnis perusahaan tidak berjalan normal. Rencana penundaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) pun sedang diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, perusahaan perlu mendapatkan izin dari Kementerian ESDM karena penundaan itu akan berdampak pada realisasi sumbangan penerimaann kepada negara pada masa mendatang. Jika smelter belum terbangun, maka perlu ada penyesuaian izin ekspor.

"Karena penundaan project berdampak pada izin ekspor tembaga yang juga berdampak balik lagi kepada penerimaan negara," pungkas Orias.

(aud/sfr)