ESDM: Isu Hilirisasi adalah Investasi Besar Tapi Profit Kecil

Kementerian ESDM mengatakan ada satu masalah besar yang menghambat proses hilirisasi tambang di dalam negeri, yaitu investasi yang besar. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan di tengah biaya investasi besar tersebut, pengusaha merasa keuntungan yang didapatkan dari proses hilirisasi tidak sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan.

"Ketika kami laporkan ke Menteri ESDM isu paling besar hilirisasi adalah membandingkan nilai investasi yang besar dengan nilai keuntungan finansial yang 'kecil' dalam kecamata korporasi. Nah, keuntungan finansial yang kecil ini, kami besarkan kembali dengan panjangkan rantai hilirisasi itu," tuturnya Rabu (14/10).

Meskipun mendapat tantangan, Ridwan mengatakan pihaknya terus mendorong hilirisasi tembaga dan mineral lainnya. Tujuannya, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

Ridwan mengaku dorongan dilakukan karena sektor pertambangan kerap mendapatkan sindiran dari masyarakat. Sindiran terjadi karena negara seolah masih banyak menjual komoditas mentah.

Penjualan komoditas mentah itu salah satunya terjadi pada tembaga. Ia mengatakan hilirisasi tembaga masih kalah dibandingkan mineral lain.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagaimana kami banyak disindir oleh banyak pihak, termasuk sesama juga, bahwa kami masih sering jual tanah air, dalam tanda petik. Artinya, gali jual, gali jual, itu yang sekarang kami ingin alihkan paradigma itu menjadi nilai tambah sebanyak mungkin," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta pengusaha sektor hilir tambang terbuka kepada pemerintah terkait kendalanya dalam menanamkan modal. Sebab, proses hilirisasi tambang ini tidak hanya mendorong nilai tambah tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan membangun kemandirian bangsa.

"Kami pahami badan usaha tentunya tidak mudah, setiap sen yang keluar harus dihitung. Pemerintah pun sama, setiap sen yang tidak berhasil didapatkan harus kami hitung karena itu hak rakyat Indonesia, keseimbangan ini yang akan kami cari," ucapnya.