Sri Mulyani Tegaskan Covid Tak Tunda Visi RI Jadi Negara Maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika pandemi covid-19 tidak menjadi alasan untuk menunda target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Sebagai negara maju, Ia menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

"Tantangan pandemi covid-19 tidak membuat kami shifting (berubah) atensi kami. Namun, kami tahu covid-19 harus ditangani, covid-19 harus kita kelola sehingga tidak menjadi alasan, excuse journey kita menuju negara yang berpendapatan tinggi atau transformasi ekonomi Indonesia," ujarnya dalam Seminar Nasional Call for Paper tentang Transformasi Ekonomi, Selasa (18/11).

Ia menuturkan untuk menjadi negara maju maka pendapatan per kapita ditargetkan mencapai US$23.199 pada 2045. Pada periode tersebut, Indonesia memiliki bonus demografi dimana 52 persen dari total populasinya yaitu 309 juta orang merupakan penduduk usia produktif.

Lalu, sebanyak 75 persen masyarakat hidup di perkotaan. Namun, bendahara negara menuturkan target tersebut tidak dicapai dengan mudah.

"Untuk bisa capai itu perlu syarat dan tidak mudah. Apakah berkaitan dengan infrastruktur yang harus dibangun dan memadai dari sisi kuantitas dan kualitasnya. SDM yang harus terus ditingkatkan kualitasnya dan kemampuannya. Lalu, adopsi teknologi menjadi tantangan besar, perencanaan kewilayahan kita yang harus makin komprehensif dan matang," katanya.

Ani, sapaan akrabnya juga mengakui jika peningkatan kelas dari negara middle income country (pendapatan menengah) menjadi negara maju tidaklah mudah. Ia mengungkapkan banyak negara di dunia yang terjebak pada middle income trap (jebakan negara pendapatan menengah).

"Makanya terminologi middle income trap itu luar biasa betul karena di seluruh dunia hanya a few country kurang dari 12 negara yang betul-betul mampu transformasikan menjadi higher income country," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Omnibus Law Cipta Kerja Urai Masalah

Dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk mencapai target negara maju. Namun, ia meyakini tantangan tersebut bisa diatasi salah satunya melalui pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Kalau sekarang pemerintah melakukan omnibus law Cipta Kerja ini adalah jawaban dari diagnosa yang selama ini disampaikan oleh para ahli ekonomi, hukum, politik yang semua gambarkan kalau Indonesia ingin maju kita harus reformasi dan reformasi itu adalah sesuatu yang harus komprehensif," katanya.

Ia mencontohkan tantangan yang dihadapi Indonesia adalah Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index/GCI) yang masih tertinggal dengan sejumlah negara sebanding (peer countries).

Ani mengatakan sejumlah faktor yang masih menghambat kenaikan GCI Indonesia adalah faktor infrastruktur, SDM, dan keterampilan tenaga kerja.

"Makanya kalau sekarang kita bicara salah satu legislasi untuk perkuat daya saing kami mulai dari menyederhanakan regulasi, membuat birokrasi menjadi efisien karena kita ingin menjadi negara yang mendekati tingkat level competitiveness, produktivitas, dan juga kemampuan kita untuk bangun institusi yang baik," katanya.

Selain itu, ia menuturkan jika tingkat kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga. Meskipun, peringkat EoDB Indonesia membaik ke level 73 pada 2020 dari sebelumnya di 120 pada 2014.

"Indonesia masih di level 70-an, jauh lebih rendah dari negara sebelah yang selalu ada di top 5 atau 3, artinya EoDB ini perlu diperbaiki, ini sudah kami identifikasi kalau bicara ini sudah 10-20 tahun," tuturnya.