Sri Mulyani Buka 3 Penyakit Daya Saing RI Memble

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan ada tiga faktor yang menyebabkan produktivitas dan daya saing Indonesia masih rendah.

Pertama, jumlah sektor formal lebih banyak ketimbang sektor informal. Sri Mulyani menjelaskan sektor informal mendominasi lantaran mayoritas pendidikan tenaga kerja di Indonesia masih rendah.

Selain itu, mayoritas tenaga kerja juga tidak adaptif dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan catatan pemerintah, tenaga kerja informal mencapai 57 persen dari total tenaga kerja.

Dari jumlah itu, sekitar 75 persen di antaranya memiliki latar belakang pendidikan SMP ke bawah.

Sementara, tenaga kerja formal hanya 43 persen dari total tenaga kerja. Dari total tersebut, sebanyak 36 persen berpendidikan SMP ke bawah, 24 persen diploma dan universitas, 23 persen SMA, dan 16,4 persen SMK.

Kedua, disparitas kualitas pendidikan antar wilayah. Hal ini terjadi terutama pada pendidikan dasar.

Ketiga, adopsi teknologi yang masih rendah. Dengan kata lain, banyak tenaga kerja yang tak mengikuti perkembangan teknologi.

[Gambas:Video CNN]

"Terlihat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki produktivitas dan daya saing yang lebih rendah, entah dari sisi inovasi, kualitas institusi demokrasi, regulasi, kepastian hukum, dan infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam Diskusi Virtual Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan, Kamis (19/11).

Sri Mulyani menuturkan produktivitas tenaga kerja Indonesia saat ini masih menempati posisi ke 11 dari 20 negara anggota Asian Productivity Organization (PAO). Jika produktivitas tak meningkat, maka pengaruhnya akan negatif untuk pertumbuhan ekonomi.

"Kalau produktivitas rendah, untuk hasilkan 1 persen pertumbuhan, maka butuh upaya yang berlipat-lipat dibandingkan negara tetangga," ucap Sri Mulyani.

Produktivitas, sambungnya, bisa dilihat dari total factor productivity (TFP). Indonesia sendiri memiliki TFP hampir nol, sedangkan China mencapai 2,3, India 1,9, dan Filipina 2.

"Artinya untuk bisa meningkatkan output, dibutuhkan input yang jauh lebih besar," imbuh Sri Mulyani.

Ia mengakui masalah ini harus diurus bersama-sama. Untuk itu, pemerintah melahirkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk membenahi sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

"Rezim yang ingin dibangun adalah rezim produktif, bisa beri manfaat bagi masyarakat terutama demografi muda yang harus bisa menikmati kondisi dan ekosistem investasi efisien dan tidak birokratif," pungkas Sri Mulyani.