Bendung Banjir Impor Jadi PR Mendag Lutfi Usai Dilantik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi melantik Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan baru di Kabinet Indonesia Maju. Lutfi menjadi salah satu tokoh yang terpilih dan mendapat kepercayaan Jokowi dalam pergantian alias reshuffle pertama selama kabinet ini berlangsung.

Kendati begitu, Lutfi sejatinya bukan orang baru di bidang ini. Ia pernah menggenggam jabatan ini pada era kepemimpinan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelumnya, Lutfi juga pernah duduk di kursi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Terakhir, ia mendapat kepercayaan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad melihat latar belakang ini menjadi salah satu kelebihan Lutfi. Apalagi, kementerian yang akan dipimpin pernah ia duduki.

"Dia punya pengalaman sebagai Mendag, tentu sudah tahu apa-apa saja tantangannya," ucap Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/12).

Hanya saja, Tauhid bilang hal ini tak serta merta membuat publik bisa tenang dan sektor perdagangan Indonesia sudah aman. Sebab, ada tantangan yang berbeda antara era kepemimpinan Lutfi dulu dan kini.

"Tantangan yang sekarang lebih berat, dulu normal, sekarang pandemi covid-19, apalagi proyeksinya pertumbuhan perdagangan dunia masih akan rendah di bawah 3 persen sampai 2021. Jadi butuh kerja keras," katanya.

Tauhid menjabarkan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah menunggu Lutfi usai dilantik. Pertama, mengeksekusi perjanjian dagang multilateral bertajuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Menurut Tauhid, RCEP sebenarnya memberi potensi kerugian bagi Indonesia. Hasil analisa yang pernah didapatnya menyatakan bahwa pertumbuhan impor akan lebih tinggi daripada ekspor saat penerapan RCEP.

Proyeksinya, pertumbuhan ekspor sebesar 1,2 persen, sedangkan impor mencapai 1,4 persen.

"Jadi tantangannya bagaimana menyiapkan diri ketika akan merugi dan kita harus bersaing. Potensi RCEP tidak besar karena India tidak jadi masuk," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tantangan lain dari RCEP, kata Tauhid, ada kemungkinan penurunan tarif bea masuk atas impor produk dari negara-negara di perjanjian ini. Potensi penurunan tarifnya lebih rendah dari perjanjian perdagangan bebas lainnya.

"Non tarif meassure dari negara-negara RCEP besar, kita masih sedikit 100-an, negara lain 500-an. Kita tidak punya alat end to end yang bisa lindungi diri dari produk impor," tuturnya.

Kedua, Indonesia perlu masuk ke perjanjian dagang internasional lain. Saat ini, Indonesia tidak masuk dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang dipimpin AS.

Menurutnya, TPP merupakan salah satu potensi yang besar dan bisa dijajal bila mendapat tawaran bergabung dari AS.

"Kalau nanti ada tawaran dari Joe Biden (Presiden AS Terpilih), maka bisa dilihat perlu masuk atau tidak, apakah GSP dari AS cukup atau tidak? Jadi harus ada skenario, termasuk ke perjanjian dagang lain," jelasnya.

Ketiga, tantangan dari dalam negeri. Tauhid menyatakan tantangan terbesar adalah melindungi pedagang lokal dari serbuan barang impor, khususnya di pasar e-commerce karena kemudahan digitalisasi dan teknologi saat ini.

Lutfi, sambungnya, juga harus bisa mengangkat UMKM dan pusat-pusat perbelanjaan yang terpuruk sejak pandemi virus corona atau covid-19 merebak.

"Yang tak kalah penting adalah melindungi pedagang lokal, UMKM dari barang impor e-commerce. Yang pandemi pun harus dicarikan solusi, mungkin beri insentif," katanya.

Tauhid juga memandang Lutfi perlu bersiap menghadapi kemungkinan penurunan impor sejalan dengan keinginan pemerintah menekan impor. Namun, tantangannya bukan pada impor turun saja, tapi bisa atau tidak industri di dalam negeri memberikan subtitusi impor bahan baku dan penolong tersebut.

Menurutnya, pekerjaan rumah ini juga masuk ranah perdagangan karena menyangkut distribusi bahan baku. Apalagi saat ini Indonesia mau masuk masa pemulihan ekonomi, maka sebaiknya kepastian subtitusi impor bisa diamankan, sehingga bisa menjadi katalis pemulihan.

Ekonom lain, Bhima Yudhistira Adhinegara menaruh harapan kepada Lutfi karena menganggapnya sudah mengerti sektor yang akan dipimpinnya. Tak hanya punya pengalaman, Bhima menilai Lutfi unggul dari sisi jaringan karena pernah menduduki sejumlah jabatan penting selain Mendag era SBY.

"Dibanding menteri perdagangan sebelumnya, tentu dunia usaha menaruh harapan pada Pak Lutfi. Tapi bisa dievaluasi (kerjanya) tiga bulan ke depan, bagaimana terobosan untuk meningkatkan kinerja perdagangan," tutur Bhima.

Untuk pekerjaan rumah, Bhima melihat masih ada segudang hal yang perlu dibereskan Lutfi. Salah satunya, membuka pasar baru bagi produk ekspor Indonesia.

Lutfi harus bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam menentukan negara-negara mana saja yang bisa menjadi pasar baru bagi Indonesia. Begitu juga dengan pemetaan produk mana yang sekiranya bisa jadi produk ekspor unggul ke negara tujuan.

Selanjutnya, hasil itu perlu dikomunikasikan ke eksportir sehingga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan eksportir dalam mendongrak kinerja ekspor Tanah Air.

"Selain itu, pasca terpilihnya Joe Biden, perlu untuk seimbangkan RCEP dengan perjanjian dagang lain yang dimotori AS, misalnya APEC," katanya.

Usai mendongkrak ekspor dengan pasar dan perjanjian baru, Bhima menilai Lutfi harus bisa pula mengangkat nilai ekspor yang sudah ada. Lutfi juga diminta jangan sungkan memberi insentif kepada pelaku usaha subtitusi impor sehingga impor bisa ditekan, tapi produksi tetap bisa jalan, khususnya untuk komoditas yang masih sangat bergantung pada luar negeri seperti farmasi dan obat-obatan.

"Yang perlu juga adalah meningkatkan porsi UMKM di marketplace, e-commerce. Saat ini masih dominan produk impor daripada lokal, ini berisiko mematikan pedagang lokal, jadi perlu ada proteksi," imbuhnya.

Tak ketinggalan, Bhima mengingatkan Lutfi soal pentingnya menjaga harga pangan, khususnya jelang akhir tahun seperti beberapa hari ke depan. Begitu juga dengan awal tahun ketika ada ancaman banjir dan La Nina.