Wakil Perdagangan Apindo Benny Soetrisno menyatakan belum tentu semua pengusaha mau menggunakan skema vaksinasi corona mandiri meskipun usul itu awalnya datang dari mereka.
Itu bisa terjadi karena kemampuan keuangan perusahaan atau alasan lainnya. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui angka pasti soal berapa banyak pekerja atau kalangan masyarakat mampu yang akan disuntik lewat skema vaksin mandiri.
Mengintip data BPJS Ketenagakerjaan, per September 2020 ada sebanyak 50,4 juta pekerja formal yang terdaftar. Artinya, ada potensi vaksin mandiri digunakan sebanyak 50 juta masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang mampu silahkan ikut yang mandiri atau berbayar, yang engga mampu silahkan ikut pemerintah yang gratis. Itu saja, jangan dibuat terlalu ruwet," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/1).
Walau tak semua ikut program itu, pihaknya tetap mendukung vaksin mandiri. Untuk melaksanakan dukungan pengusaha tidak akan mendatangkan vaksin sendiri.
Kalau diberi kepercayaan, dunia usaha akan menggunakan vaksin yang sudah dipesan oleh pemerintah karena memang merekalah yang punya akses pembelian.
Terkait infrastruktur, ia menilai sampai dengan saat ini pengusaha merasa tidak ada masalah. Soal data karyawan dan anggaran masing-masing perusahaan untuk vaksinasi misalnya, ia mengklaim dunia usaha sudah siap.
Dengan kesiapan itu, ia yakin program bisa dilaksanakan dengan lancar.
Dia mengaku belum mengetahui soal harga vaksin mandiri. Namun, ia berharap nantinya harga akan diatur oleh pemerintah seperti halnya penetapan harga tertinggi PCR/swab test.
Benny menyebut pengusaha berharap program vaksin mandiri bisa dilaksanakan secepat mungkin. Kalau bisa katanya, vaksinasi sudah mulai berjalan pada kuartal II 2021.
Desakan disampaikan karena industri memiliki kebutuhan agar para karyawan bisa bekerja dengan kapasitas penuh. Selain itu, program mandiri juga ia harapkan bisa membantu percepatan vaksinasi.
"Kami juga membantu pemerintah meringankan beban APBN," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan cold chain dan infrastruktur penunjang lainnya supaya program vaksinasi berjalan sempurna .
"Ada yang pulau terpencil di atas gunung, itu bawanya harus bisa menahan ketentuan temperatur vaksin sendiri. Seperti di Mamuju begitu listrik mati, hancur vaksinnya," tambahnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Kadin Sanny Iskandar juga menyatakan siap melaksanakan program karena memang pihak pengusaha yang mengusulkan kepada pemerintah.
Usulan dibuat karena kelompok penerima vaksin covid-19 dinilai sangat luas. Pengusaha khawatir jika vaksin hanya didistribusikan lewat satu pintu pemerintah, vaksinasi akan berlangsung lama.
Jika begitu, pemulihan ekonomi pun akan berlangsung lama. Dia memastikan pengusaha siap dalam segi anggaran hingga data karyawan.
Yang perlu diperhatikan, menurut dia, justru kecepatan dalam vaksinasi.
"Harapannya vaksinasi dirumuskan cepat dalam hal ini pemerintah ikut terlibat. Tidak menambah birokrasi dan ditangani dengan lebih profesional sehingga tidak terjadi hambatan," tutupnya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan vaksinasi akan dilakukan lewat dua jalur, vaksin gratis dari pemerintah dan vaksin mandiri alias berbayar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera memutuskan mekanisme program dengan pertimbangan demi mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri.
"Banyak dari pengusaha sampaikan, pak bisa tidak vaksin mandiri? Ini baru kami akan putuskan karena perlu untuk dipercepat," ujar Jokowi dalam 11th Kompas100 CEO Forum "Let's Collaborate; Rising in Pandemic Era", Kamis (21/1).
Ia menyatakan tidak ada salahnya dengan vaksinasi mandiri. Sebab, biaya vaksinasi akan ditanggung oleh perusahaan.
"Apalagi, biaya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak? Sekali lagi kami harus kelola isu ini dengan baik," imbuhnya.
Jokowi menyatakan vaksinasi covid-19 secara mandiri bisa dilakukan asalkan merek vaksinnya berbeda dari vaksin yang diberikan secara gratis. Selain itu, tempat untuk vaksinasi juga berbeda.