Sri Mulyani Tak Ingin SWF Ulang Sejarah 1MDB Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tak ingin Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) mengulang sejarah buruk pengelolaan dana abadi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Sri Mulyani mengungkap praktik serupa bisa muncul jika dalam pengelolaannya SWF tidak disertai transparansi. Oleh karena itu, Sri Mulyani ingin SWF mengadopsi Santiago Principles atau prinsip SWF yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan corporate governance yang baik.

Dia menjelaskan sudah mengantisipasi jauh-jauh hari yakni sejak proses rekrutmen Dewan Pengawas (Dewas) profesional. Dia mengaku secara spesifik menanyakan bagaimana cara calon kandidat akan membangun LPI dan peran Dewas dalam mencegah kasus 1MDB.

"Mereka yang kami rekomendasikan lewat pansel adalah mereka yang tahu betul bahwa praktik tata kelola yang harus dihindari agar tidak terjadi kasus seperti 1MDB," jelas Ani pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (25/1).

Selain memastikan LPI merupakan institusi yang bersih, Ani juga menyebut ia ingin membangun LPI sebagai sebuah institusi yang bergengsi. Sehingga, para profesional memiliki kebanggaan kala bisa bekerja di LPI.

"Kami akan mencoba membangun institusi di mana profesional memiliki kebanggaan dan kepercayaan bekerja di institusi ini dan memberikan reward profesional yang baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mengklaim dalam beberapa kesempatan saat berbincang dengan calon investor LPI, Indonesia dianggap sebagai negara dengan potensi yang besar.

Dia menyebut investor dunia tidak menyampaikan kekhawatiran yang kerap dilontarkan oleh pelaku dalam negeri. Mereka, menurut Ani, menilai Indonesia hanya perlu meningkatkan tata kelola aset yang dimiliki.

"Mereka melihat negara ini banyak sekali potensinya dan mereka melihat banyak sekali aset di Indonesia yang dari sisi pengelolaanya bisa ditingkatkan sehingga menimbulkan valuasi yang lebih baik," tutupnya.

Sebagai informasi, 1MDB merupakan dana kelolaan pemerintah Malaysia. Lembaga tersebut berakhir dengan korupsi besar-besaran senilai US$4,5 miliar. Kasus yang menjerat eks perdana menteri Malaysia Najib Razak ini mengalir deras hingga ke bank-bank kakap internasional.

[Gambas:Video CNN]