Pemerintah lewat sinergi PT BRI (Persero) Tbk, PT PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero), berencana membentuk holding ultra mikro. Tujuannya, untuk memperluas jangkauan pembiayaan ultra mikro alias kredit bagi wong cilik.
Ketiga BUMN tersebut di atas dipilih oleh Menteri BUMN Erick Thohir karena memiliki nafas bisnis sejenis, yaitu pembiayaan ultra mikro.
PNM, misalnya. Perusahaan ini sudah lama menggeluti bisnis pembiayaan ultra mikro. Namun, hitung-hitungan bisnisnya kerap merugikan karena biaya dana yang diperoleh PNM relatif mahal. Di sisi lain, BRI bisa dengan mudahnya mencari sumber dana murah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saling silang ini yang perlu dikawinkan lewat kehadiran holding ultra mikro. "PNM bisnis modelnya bagus sekali. Tapi, pendanaan mahal. PNM pinjam Medium Term Notes/MTN (surat utang jangka pendek) itu bisa 9 persen, sedangkan BRI cuma 3 persen," ujar Erick, akhir tahun lalu.
Berangkat dari sana, ia merasa perlu ada sinergi antara PNM dengan BRI, ditambah Pegadaian, yang merupakan sumber pembiayaan masyarakat dan usaha kecil lewat bisnis gadai emas.
Rencana ini diamini pula oleh Direktur Utama BRI Sunarso, yang juga pernah duduk di kursi direktur utama Pegadaian. Ia mengakui fakta bahwa Pegadaian pun kerap membayar mahal untuk sumber pendanaan.
Lihat juga:Sri Mulyani Beberkan Skema Rights Issue BRI |
Atas dasar itulah, Sunarso sepakat dengan semangat gotong royong sesama BUMN demi pendanaan murah demi memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kelas bawah.
Apalagi, survei yang dilakukan BRI melansir bahwa 18 juta masyarakat membutuhkan pendanaan, namun terkendala dengan akses. Walhasil, 5 juta masyarakat terjerat ke tangan rentenir.
Lantas bagaimana masa depan holding ultra mikro?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembentukan holding akan dimulai dengan mengurus status kepemilikan dan permodalan. Caranya, BRI akan menghimpun dana lewat skema penerbitan saham baru atawa rights issue.
Saat rights issue terbit, Pegadaian dan PNM akan membelinya dengan saham seri B negara di kedua perusahaan. "Setelah transaksi rights issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B negara milik Pegadaian dan PNM," jelas Ani, sapaan akrabnya.
Kendati begitu, pemerintah akan tetap memiliki Pegadaian dan PNM karena masih tersisa saham seri A Dwiwarna di kedua perusahaan pelat merah itu. Begitu pun dengan kepemilikan pemerintah di BRI, masih akan tersisa sekitar 56,75 persen.
Selesai masalah kepemilikan dan permodalan, sinergi akan berjalan untuk mengejar penugasan dari pemerintah, yaitu memberikan pembiayaan ke 29 juta nasabah sampai 2024 mendatang dari posisi saat ini hanya sekitar 15 juta nasabah.
Dalam mengejar proses ini, pemerintah akan membentuk komite eksekutif holding ultra mikro (UMi).Sayangnya, belum ada penjelasan lebih rinci soal administrasi kerja para pegawai di holding ini dari pemerintah. Begitu juga dengan target pasti kapan holding terbentuk.
Redaksi sudah mengonfirmasi hal ini kepada Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, namun belum ada tanggapan.
Hanya saja, Ani pernah memastikan tidak ada perubahan bisnis dan budaya di masing-masing BUMN. Begitu juga dengan penutupan unit kerja.
"Holding tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja di Pegadaian dan PNM," tekannya.