Ekonom Respons Jokowi soal Benci Produk Asing: Sulit

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenci produk asing dan lebih memilih menggunakan produk-produk lokal sulit untuk diterapkan. Apalagi, bila produk asing tersebut memang unggul secara daya saing dibandingkan produk lokal.

Misalnya, dari kualitas yang lebih baik hingga harga yang lebih pas di kantong masyarakat. Belum lagi, memang tidak semua produk yang dibutuhkan masyarakat bisa diproduksi di dalam negeri.

"Saya pikir wacana ini sulit diterapkan ke semua produk karena tentu ada beberapa produk asing yang masih lebih kuat daya saingnya dibanding produk lokal, sebut saja misalnya elektronik atau otomotif," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/3).

Suka tidak suka, kata Yusuf, Indonesia memang harus mengakui perkembangan industri nasional masih jauh tertinggal dari luar negeri. Memang, ada beberapa industri atau pemain lokal yang masuk pasar dunia, tapi tidak semua komoditas dan tidak semua produk jadi andalan.

"Industri di dalam negeri sejauh ini masih bergantung pada impor bahan baku pendukung," katanya.

Di sisi lain, Indonesia juga harus menerima tren globalisasi dan perdagangan bebas. Toh, investasi dari asing diharapkan masuk ke dalam negeri, sehingga ketergantungan pada pihak luar tetap ada.

Menurut Yusuf, yang bisa dilakukan sekarang ini adalah fokus pada pengembangan industri. Tujuannya bukan semata-mata agar industri dalam negeri mampu menyediakan semua kebutuhan masyarakat dengan kemampuan diri sendiri, tetapi lihat juga peluang ekspor.

Bila ada produk asing yang memang lebih kompetitif, itu harus diakui. Tetapi, bukan berarti Indonesia tidak punya produk berdaya saing untuk kemudian masuk ke pasar negara lain melalui ekspor.

Pada akhirnya, ekspor impor tetap hal yang wajar. Tinggal sebaik-baiknya Indonesia bisa memanfaatkan arus barang di perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

"Tentu Indonesia punya comparative advantage dengan negara lain untuk menjual produk barang dan jasa, begitu pun dengan negara lain, sehingga dalam kondisi seperti ini agak sulit kemudian menolak produk asing," jelasnya.

Lalu bagaimana cara mengembangkan industri nasional? Pertama, dorong kembali reindustrialisasi. Kedua, perbaiki koordinasi antar kementerian/lembaga hingga para pihak yang terlibat.

"Misalnya, dalam mendorong investasi di sektor industri BKPM bertanggung jawab dalam mendorong investasi, sementara Kementerian Keuangan mendorong dalam hal pemberian insentif dan alokasi anggaran yang pro-reindustrilasasi," jelasnya.

Sementara urusan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni bagi perkembangan industri jadi tugas Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan riset-riset serahkan ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

[Gambas:Video CNN]