Belanja Modal Pemerintah Melesat 253 Persen per Februari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja modal pemerintah melonjak paling tinggi pada Januari-Februari 2021. Realisasi belanja yang sebelumnya ditahan-tahan saat pandemi karena kebijakan realokasi dan refocusing, kini kembali jor-joran meski masih pandemi virus corona (covid-19).

Ani, sapaan akrabnya memaparkan realisasi belanja modal mencapai Rp22,8 triliun pada Januari-Februari 2021. Jumlahnya naik 253 persen dari Rp6,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

"Untuk belanja modal tentu kita bisa menebak siapa yang belanjanya naik, yaitu Kementerian PUPR. Ini untuk pembayaran berbagai kontrak multiyears yang masih berjalan di 2021 dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman," ungkap Ani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2021, Selasa (23/3).

Secara nominal, realisasi belanja modal Kementerian PUPR mencapai Rp13,3 triliun. Nilainya sekitar 58,33 persen dari total seluruh belanja modal pemerintah dalam dua bulan pertama tahun ini.

Bila dibandingkan dengan Januari-Februari 2020, realisasi belanja modal Kementerian PUPR melesat 194,1 persen. Rincian proyek yang didanai, yaitu jalan, irigasi, dan jaringan.

Selain Kementerian PUPR, Kepolisian juga menyumbang realisasi belanja modal yang besar. Nilainya mencapai Rp6,1 triliun atau naik 17.314 persen dari tahun lalu yang masih sangat minim, bahkan cuma miliaran.

"Polri ini naik untuk pengadaan almatsus, alat material khusus dan lainnya yang diluncurkan pada 2021. Belanja modal berupa peralatan dan mesin," jelas bendahara negara.

Seharusnya, belanja Polri besar pada tahun lalu. Namun, belanja dialihkan ke tahun ini karena anggarannya direalokasi untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Dengan begitu, ketika berganti tahun, belanja modal yang tertunda langsung dijalankan.

Kemudian, ada juga sumbangan belanja modal besar dari Kementerian Perhubungan senilai Rp1,3 triliun dan Kementerian Pertahanan Rp1 triliun. Masing-masing realisasi belanjanya naik 118,5 persen dan 192,5 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.

Tak cuma belanja modal, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga mencatat ada kenaikan realisasi dari belanja barang, subsidi, dan dana desa.

Untuk belanja barang, realisasinya mencapai Rp18,2 triliun atau meningkat 13,5 persen dari Rp16 triliun pada Januari-Februari 2020. Belanja barang utamanya disumbang oleh Kementerian Kesehatan untuk penyelenggaraan vaksinasi covid-19 dan obat.

Tercatat, realisasi belanja Kemenkes Rp4,4 triliun atau naik 398,3 persen dari sebelumnya, Rp900 miliar. Belanja barang juga naik di lingkungan Polri sebesar 9,5 persen menjadi Rp2,3 triliun dan Kemenhan meningkat 12,9 persen menjadi Rp1,8 triliun.

"Ini untuk operasional mendukung pelaksanaan protokol kesehatan," imbuhnya.

Berdasarkan jenisnya, belanja barang naik karena ada belanja yang diserahkan ke masyarakat, yaitu vaksin covid-19. Kemudian, kenaikan juga terjadi pada kelompok belanja bantuan layanan umum (BLU) dan pemeliharaan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.

Tapi belanja barang berupa operasional dan non-operasional turun karena pola kerja dari rumah. Begitu juga dengan belanja barang untuk perjalanan dinas yang berkurang drastis karena pembatasan sosial dan pola kerja baru.

Pos belanja lain yang juga naik adalah subsidi mencapai Rp12,4 triliun atau naik 12,7 persen dari Rp11 triliun dan dana desa mencapai Rp3,8 triliun atau tumbuh 130,3 persen menjadi Rp1,7 triliun.

"Peningkatan belanja dana desa karena pemda mempercepat permohonan penyaluran untuk salurkan BLT desa di Januari," terangnya.

Sementara, belanja pegawai susut 0,8 persen menjadi Rp29,2 triliun lantaran pemerintah membatasi rekrutmen. Berikutnya, belanja bantuan sosial (bansos) melorot 16 persen menjadi Rp26,8 triliun karena masih menggunakan pagu sebelum perubahan karena pandemi.

Penurunan juga terjadi pada transfer ke daerah sebesar 14,5 persen menjadi Rp99,2 triliun.

"Transfer umum lebih rendah dari sebelum covid-19 karena penerimaan negara yang drop. Tapi kami tidak menurunkan transfer secara drastis, sedrastis penurunan penerimaan, hanya sebagian yang di-pass-through ke pemda," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]