Jakarta, Kota Termahal Nomor 20 dan Wajah Timpang di Ibu Kota

Jakarta dinobatkan menjadi kota termahal ke-20 dari 25 kota di dunia pada 2021 versi laporan Bank Julius Baer's Global Wealth and Lifestyle Report 2021. Dilansir dari CNBC, laporan ini merinci beberapa barang yang dinilai sangat mahal di Jakarta.

Dalam riset tersebut, Jakarta termasuk kota yang mahal untuk membeli whisky, tas wanita, dan mobil. Namun, Jakarta menjadi kota yang menawarkan harga terjangkau untuk properti, alat olahraga, jam tangan, perhiasan, makan malam, asuransi, jasa pengacara dan operasi lasik.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan transformasi ibu kota menjadi salah satu kota termahal di dunia merupakan konsekuensi dari interaksi global. Ini menyebabkan proses konvergensi atau pertemuan antara tren kota di negara maju dengan negara berkembang termasuk Jakarta.

Hasil dari proses konvergensi itu, kata dia, adalah kenaikan upah pada sejumlah sektor yang mendapatkan pengaruh global. Kondisi ini pun diikuti dengan kenaikan daya beli pekerja pada sektor tersebut.

Ujung kenaikan daya beli tersebut diikuti oleh pertumbuhan harga barang maupun jasa di Jakarta.

"Interaksi kita semakin intensif dengan negara maju lewat arus investasi datang, ekspatriat ke Jakarta, perusahaan multinasional sudah hadir di negara berkembang sehingga di beberapa sektor itu meningkatkan pendapatan secara cukup signifikan. Dengan pendapatan meningkat otomatis daya beli meningkat," terangnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Sayangnya, Fithra menilai ada perkembangan yang tidak proporsional apabila ditengok dari sisi sektoral. Ia menuturkan sektor jasa dan keuangan tumbuh melebihi rata-rata sektor lainnya.

Menurutnya, hal itu yang menyebabkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp4,41 juta tahun ini, cenderung lebih rendah dibandingkan sejumlah kota lain di sekitarnya.

Pasalnya, ia menuturkan perhitungan UMP tersebut banyak dipengaruhi oleh keberadaan sektor industri manufaktur di suatu wilayah.

Sedangkan, perekonomian di DKI Jakarta banyak dipengaruhi oleh sektor jasa dan keuangan. Sebagai perbandingan, UMP di Kabupaten Bekasi senilai Rp4,79 juta dan Kota Bekasi Rp4,78 juta.

Kedua kota tersebut berbasis industri manufaktur.

"UMP itu lebih banyak ke sektor manufaktur. Nah, masalahnya kalau industri manufaktur itu memang naik terus tren kenaikan upahnya. Tapi kalau bicara pertumbuhan sektoral, pertumbuhan produktivitas (industri manufaktur) itu bukan yang paling tinggi. Itu sering kalah dengan jasa sehingga tumbuhnya disproporsional," jelasnya.

Menurutnya, mahalnya harga barang di Jakarta menimbulkan ketimpangan yang dapat diukur melalui gini ratio. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat DKI Jakarta merupakan salah satu dari tujuh provinsi dengan gini ratio tinggi, yaitu 0,400 per September 2020.

Selain DKI Jakarta, enam provinsi lain yang memiliki tingkat gini ratio tinggi, alias ketimpangan tinggi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (0,437), Gorontalo (0,406), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388), dan Nusa Tenggara Barat (0,386).

Seperti diketahui, ukuran gini ratio adalah berkisar antara nol yang berarti pemerataan sempurna, hingga satu yang mewakili ketimpangan sempurna. Sementara itu, secara nasional ratio gini tercatat sebesar 0,399, naik dibanding gini ratio Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan September 2019 sebesar 0,391