Bansos Daerah Lambat Cair, Penyaluran Baru 18,5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan penyaluran bansos daerah lambat cair. Buktinya, penyaluran dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah baru sekitar 18,5 persen dari pagu Rp25,46 triliun, yaitu sebesar Rp4,7 triliun.

Rinciannya, realisasi dana perlindungan sosial baru Rp2,3 triliun dan pemberdayaan ekonomi baru Rp2,4 triliun.

Ani, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa realisasi dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di 518 daerah masih di bawah 50 persen dan 24 daerah di atas 50 persen.

"Anggaran ini penyerapan atau realisasinya masih rendah. Kami berharap pemda segera merealisasikannya," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2021, Rabu (21/7).

Ia merinci terdapat 324 daerah yang realisasi penyaluran dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masih 0 persen-15 persen. Hal ini membuat realisasi dari penyaluran dana perlindungan sosial secara keseluruhan baru Rp764,8 miliar atau 6,2 persen dari pagu Rp12,31 triliun.

Sementara, daerah yang menyalurkan dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sekitar 15 persen sampai 30 persen baru 128 daerah. Realisasinya Rp1,54 triliun atau 22,5 persen dari pagu Rp6,85 triliun.

Lalu, terdapat 66 daerah yang realisasinya sebesar 30 persen-50 persen. Walhasil, realisasinya tercatat sebesar Rp1,99 triliun atau 35,5 persen dari pagu Rp5,62 triliun.

Kemudian, ada 24 daerah yang belanja perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di atas 50 persen. Total penyalurannya sebesar Rp410,1 miliar atau 61,1 persen dari Rp670,9 miliar.

Realisasi penyaluran yang rendah juga terjadi pada bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Ani mengatakan realisasinya baru Rp6,11 triliun atau 21,2 persen dari pagu Rp28,8 triliun.

"Kami bersama Kemendes mendorong agar BLT dana desa ini segera dibayarkan dan bisa bantu masyarakat di level desa," pungkasnya.