Gara-Gara UMP, Gaji Segitu-Gitu Saja Tapi Biaya Hidup Meningkat

CNN Indonesia

Kamis, 30 Des 2021 08:03 WIB

Dua buruh pabrik di Jawa Barat mengaku kecewa karena UMK tidak naik di tengah kenaikan UMP yang hanya 1,09 persen pada 2022. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim).

Jakarta, CNN Indonesia --

"Kecewa". Satu kata yang keluar dari Mulut Andri (41), seorang buruh di salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ketika tahu upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun depan tak naik, yakni Rp3.125.444.

Pria yang sudah bekerja lima tahun di pabrik garmen itu mengaku gajinya tak pernah beda jauh dengan UMK.

Jadi, besaran UMK yang ditetapkan pemerintah setempat akan sangat berpengaruh dengan kesejahteraan Andri. Ketika UMK tak naik, maka besar kemungkinan gajinya tahun depan akan sama seperti sekarang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu bertolak belakang dengan harga bahan pokok yang kian meningkat beberapa waktu terakhir. Jumlah gaji yang diterima lama-lama tak sepadan dengan biaya hidup sehari-hari.

Lihat Juga :

Daftar Lengkap UMP 2022 di 34 Provinsi

"Kenaikan UMK pasti berpengaruh karena biasanya UMK naik berapa, gaji kami naik segitu. Pasti kecewa karena berpengaruh pada upah semua orang," ucapnya lirih.

Apalagi, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengisyaratkan akan menghapus BBM jenis premium tahun depan. Bila hal itu terjadi, maka masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bensin.

Premium adalah jenis BBM yang paling murah di pasaran. Ketika premium dihapuskan, masyarakat minimal harus membeli pertalite yang harganya lebih tinggi dibandingkan premium.

"Itu apa tidak semakin kacau lagi, harga-harga akan naik tinggi," keluh ayah satu anak itu.

Lihat Juga :

Anies Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Ikut Revisi UMP DKI 2022

Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi atau kenaikan harga barang sebesar 0,37 persen secara bulanan pada November 2021. Sementara, secara tahun berjalan dan tahunan, masing-masing inflasi 1,3 persen dan 1,75 persen.

BPS mengklaim realisasi inflasi ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2021, baik secara bulanan dan tahunan.

Tak ayal, gaji Andri tak cukup memenuhi kebutuhan keluarga sehari-sehari. Ia sempat meminjam dana lewat pinjaman online (pinjol) untuk menutup kekurangannya.

"Karena itu paling cepat, walaupun bunga besar, saya tidak punya banyak pilihan kalau sudah dihadapkan dengan kepentingan keluarga saya," kata Andri.

Lihat Juga :

Anies Resmi Naikkan Upah Buruh DKI Jakarta Jadi Rp4,6 Juta di 2022

Untuk mengakali kebutuhannya tahun depan, Andri dan keluarga akan menekan lagi pengeluaran bulanan mereka. Ia berniat mengurangi pembelian kuota internet dan rekreasi.

"Padahal seharusnya rekreasi itu menjadi hal wajib kalau berdasarkan pengetahuan saya terhadap ilmu psikologi," tutur Andri.

Impiannya untuk membeli rumah juga kandas. Jangankan bayar uang muka rumah, menabung saja Andri tak bisa.

"Saya tidak bisa upgrade seperti menabung beli rumah yang layak untuk keluarga, itu sudah tidak bisa," ucap Andri.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Meski begitu, Andri bisa dibilang lebih beruntung jika dibandingkan dengan Candra (25). Upah yang didapat buruh pabrik di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat itu selalu sama seperti UMK.

Alhasil, keputusan mengenai kenaikan UMK sangat dinanti-nanti oleh Candra. Namun sayang, hal itu hanya berakhir jadi mimpi semata.

UMK di Kabupaten Bandung Barat tak tak naik tahun depan. Dengan demikian, upah Candra juga tak berubah, yakni masih Rp3.272.688.

Upah yang didapatkan selama bekerja tujuh tahun itu tak sebanding dengan biaya hidup keluarga sehari-hari.

Lihat Juga :

3 Aturan Jadi Dasar Anies Naikkan UMP DKI Jadi Rp4,64 Juta di 2022

"Soalnya biaya jadi tidak hanya untuk sendiri, tapi untuk keluarga juga. Kebutuhan saat sendiri dengan sudah berkeluarga pasti beda," ungkap Candra.

Nahasnya lagi, perusahaan tempat Candra bekerja tak transparan dalam memberikan uang lembur. Buruh tak pernah tahu berapa tambahan uang lembur setiap jamnya.

"Di pabrik ini transparansi itu hampir tidak ada, Jadi membingungkan. Kami menghitung pas gajian. Oh, ada lebih, berarti itu dari uang lembur," katanya.

Setiap meminta penjelasan kepada manajemen, Candra dan rekan-rekan seperjuangan tak pernah mendapatkan jawaban yang pasti.

Lihat Juga :

Kemnaker Tegaskan Pemda Patok UMP Wajib Pakai PP 36 Tahun 2021

"Kalau ditanya jawabnya tidak tahu, tidak pernah jelas," imbuh Candra.

Upah yang tak pernah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat Candra menjual cincin pernikahannya pada 2020 atau beberapa bulan setelah menikah.

Setelah kejadian itu, Candra dan istri memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan agar ada pemasukan tambahan. Ia berjualan jajanan di depan teras rumah.

"Sekarang mau memberanikan diri karena masih muda, masih punya tenaga. Kalau nanti makin tua tenaga juga berkurang," ujar Candra.

Lihat Juga :

Pemprov DKI Bakal Buka Komunikasi ke Pemerintah dan Pengusaha soal UMP

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebelumnya telah menetapkan UMK di 27 daerah di Jawa Barat. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Penetapan tersebut juga tak lepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan surat Menteri Ketenagakerjaan.

Selain itu, penetapan juga dilakukan berdasarkan rekomendasi besaran penyesuaian nilai UMK dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara dewan pengupahan.

Dari hasil penetapan tersebut, besaran UMK 2022 untuk daerah domisili Andri dan Candra yakni Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat tak naik dari tahun sebelumnya.

Lihat Juga :

Serikat Buruh Desak Seluruh Gubernur Revisi UMP seperti Anies

Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penetapan UMK dapat dilakukan oleh gubernur. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir dari data yang tersedia lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama tiga terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

UMK akan diputuskan setelah penetapan upah minimum provinsi (UMP). Dengan demikian, besaran UMP akan selalu mempengaruhi naik atau tidaknya UMK di kabupaten/kota.

Lihat Juga :

Kang Emil Isyaratkan Tak Ubah UMP-UMK 2022 Seperti Anies

Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan rata-rata UMP hanya naik 1,09 persen tahun depan. UMP tertinggi berada di DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 atau naik 5,1 persen.

Lalu, daerah dengan UMP terendah berada di Jawa Tengah. Upah buruh ditetapkan hanya naik 0,78 persen atau Rp13.956 menjadi Rp1.812.935.

Hal ini masih mengundang polemik antara buruh dan pemerintah. Pasalnya, harga barang konsumen terus meningkat dan kegiatan ekonomi mulai berjalan normal.

Sejauh ini, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berani merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Anies mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi versi Bank Indonesia (BI) tahun depan yang sebesar 4,7 persen sampai 5,5 persen dan inflasi terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Lihat Juga :

Anies Beri Ruang 'Nego' UMP DKI Bagi Bisnis yang Terdampak Covid-19

Sementara, Kang Emil mengisyaratkan tak akan mengubah UMP dan UMK pada 2022. Hal ini karena pemerintah daerah (pemda) tak memiliki wewenang untuk mengubah formula perhitungan upah minimum.

Kang Emil menjelaskan kewenangan perubahan formula upah minimum ada di pemerintah pusat. Jika formula tak diubah, maka jumlah UMP dan UMK 2022 yang telah ditetapkan juga tak bisa direvisi.

[Gambas:Video CNN]