Doa Jokowi dan Harga Pertalite yang Harusnya Sudah Rp17.200 per Liter

Harga minyak dunia terus melambung di kisaran US$110 hingga US$120 per barel saat ini. Karena masalah itu, sejumlah negara memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Jerman dan Singapura misalnya. Usai harga minyak naik, kedua negara tersebut menjual BBM dengan harga Rp31 ribu per liter.

Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29. Selain Singapura dan Jerman, Thailand katanya, juga menaikkan harga BBM nya menjadi Rp20 ribu per liter.

Meski demikian, Jokowi menyatakan kebijakan itu tidak diikuti Indonesia. Saat ini pemerintah masih menahan harga BBM dengan ron 90 atau pertalite Rp7.650 per liter. Padahal, secara keekonomian, harga pertalite seharusnya sudah di angka Rp17.200 per liter.

Sedangkan ron 92 atau pertamax dijual Rp12.500 per liter dari yang seharusnya harga keekonomian Rp17.950 per liter.

Jokowi mengatakan rendahnya harga BBM Indonesia dikarenakan suntikan subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena suntikan subsidi itu, Indonesia masih bisa menahan harga bensin di angka Rp7.000-an.

"Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," kata Jokowi.

Doa Jokowi dipanjatkan karena Indonesia masih mengimpor 1,5 juta barel minyak mentah dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia mengatakan posisi itu sangat rentan.

Pasalnya, jika harga minyak dunia naik, maka negara harus membayar lebih banyak. Artinya, APBN akan bekerja lebih keras lagi untuk membeli minyak.

Namun yang jadi pertanyaan, sampai kapan APBN mampu menanggung subsidi BBM?

Pasalnya, harga minyak dunia diprediksi masih terus tinggi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Di sisi lain, realisasi subsidi energi semakin hari makin meningkat.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, realisasi subsidi energi telah mencapai Rp96,4 triliun pada semester I 2022. Sedangkan realisasi kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik mencapai Rp104,8 triliun di periode tersebut.

Realisasi subsidi BBM sepanjang 2021 mencapai Rp 131,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 di mana subsidi energi mencapai Rp95,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp47,7 triliun dan subsidi listrik Rp48 triliun.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan dengan kondisi saat ini, pemerintah harus mencari penerimaan negara secara optimal dengan memanfaatkan durian runtuh alias windfall dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara,nikel, hingga CPO yang terjadi belakangan ini.

"Pemerintah juga saat ini sudah mulai melakukan pembatasan bahwa subsidi itu hanya untuk yang berhak saja. Reformasi subsidi dari berbasis barang menjadi orang harus di lakukan secepatnya agar subsidi tepat sasaran," kata Mamit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/7).

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kondisi APBN masih cukup kuat untuk menanggung beban subsidi di tengah kenaikan harga komoditas energi.

Ini karena kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah juga membuat penerimaan negara baik pajak maupun PNBP turut meningkat.

"Memang benar, kalau harga minyak meningkat maka subsidi juga meningkat. Tetapi, yang sering luput adalah ketika harga minyak naik, bukan hanya belanja subsidi yang ikut naik namun juga penerimaan pemerintah ikut terkerek," jelasnya.

Ia menambahkan, secara hitung-hitungan, kenaikan penerimaan negara akibat lonjakan harga komoditas lebih besar dibandingkan beban belanja subsidi.

"Dengan kenaikan harga minyak dunia, fiskal justru makin sehat, belanja subsidi besar namun tidak sebesar penerimaan negara," katanya.