Cerita Sri Mulyani APBN Bisa Surplus Rp73,6 T pada Juni 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan harga komoditas dan disiplin dalam membelanjakan anggaran menjadi alasan utama APBN surplus sebesar Rp73,6 triliun per Juni 2022.

Ia menjelaskan harga komoditas naik beberapa waktu terakhir. Salah satunya harga minyak mentah dunia yang bahkan tembus US$120 per barel.

Padahal, minyak mentah dunia sempat tak berharga pada dua tahun lalu. Harga komoditas itu sempat melorot ke level US$0 per barel.

"Semester I 2022 ini pendapatan pajak naik pas harga komoditas naik. Jadi pendapatan kita (APBN) banyak, kami tetap menjaga disiplin dan sampai Juni masih surplus," ungkap Sri Mulyani dalam YouTube Sekretariat Kabinet, dikutip Rabu (10/8).

Surplus APBN semester I 2022 tercatat 0,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Situasi ini berbanding terbalik dengan 2020 dan 2021, di mana APBN tercatat defisit lebih dari 3 persen terhadap PDB.

Maklum, saat itu penerimaan negara seret karena kasus covid-19 terus melonjak. Sementara, anggaran belanja pemerintah meningkat signifikan karena harus memberikan banyak bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk bertahan hidup di tengah pandemi.

"Dua tahun terakhir pas terjadi pandemi 2020. Rapat kabinet tidak ada fisik, semua zoom. Rakyat tidak bergerak, PSBB tingkat IV, kegiatan ekonomi terhenti, ekonomi drop. Makanya APBN, pendapatan dari pajak turun," papar Sri Mulyani.

Meski kondisi sekarang sudah lebih baik dari dua tahun lalu, tapi bukan berarti pemerintah bisa bersantai.

Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian ekonomi masih tinggi sekarang karena perang Rusia-Ukraina. Harga minyak mentah dunia melonjak karena perang tersebut.

Memang, lonjakan harga minyak mentah dunia akan membuat penerimaan negara meningkat. Tapi dalam waktu bersamaan, hal itu juga akan membuat pemerintah menambah anggaran subsidi energi demi menekan harga BBM.

"Hari ini APBN shock, ini harga minyak, pangan, pupuk, naik karena perang di Ukraina. Kalau harga minyak masuk ke Indonesia, harga melonjak, rakyat tidak mampu. Kami redam pakai APBN, di sini APBN jadi absorber," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, ia mengakui kadang terjadi dilema di internal Kementerian Keuangan dalam menentukan target dalam APBN. Sebab, APBN harus sehat, tapi di sisi lain APBN juga harus bekerja keras untuk menopang perekonomian.

"Untuk menjadi fiscal tools, APBN harus sehat, padahal APBN luar biasa kerja keras. Ini dilema bagaimana bisa melindungi masyarakat tapi juga harus sehat. Ini tantangan di internal Kementerian Keuangan yang harus mampu kelola penerimaan, pajak, bea cukai, PNBP. Kalau ada potensi pajak jangan bocor, tidak boleh korupsi," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah sendiri telah menaikkan subsidi energi dari Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun dalam APBN 2022.

Secara keseluruhan, total belanja pemerintah sebesar Rp1.243,6 triliun pada Juni 2022. Angka itu naik 6,3 persen dari periode yang sama tahun lalu, yakni Rp1.170,2 triliun.

Sementara, realisasi penerimaan negara tercatat Rp1.317,2 triliun per Juni 2022. Jumlahnya naik 48,5 persen dari Juni 2021 yang hanya Rp887 triliun.

[Gambas:Video CNN]