RI Belum Merdeka Energi Buntut Ancaman Kenaikan Harga BBM Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengakui tengah membahas kenaikan harga pertalite di internal pemerintah.

"Lagi dibahas (harga pertalite)," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI.

Ia mengatakan pembahasan kenaikan harga pertalite dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga sendiri mengatakan pemerintah memang mereview kebijakan harga BBM saat ini. Ia menambahkan banyak faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan soal kenaikan harga pertalite dan solar.

Pertimbangan pertama adalah soal potensi kenaikan inflasi. Kedua, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketiga, kebutuhan kompensasi yang diperlukan sebagai bantalan sosial untuk membantu masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM.

"Terkait dengan BBM, pemerintah sekarang memang sedang mereview kebutuhan akibat kenaikan harga baik dari sisi volume maupun kebijakan selanjutnya. Dari kajian, pemerintah menghitung potensi kenaikan inflasi dan efek ke PDB ke depan," kata dia.

Presiden Joko Widodo juga mengeluhkan beban subsidi saat ini yang dirasa cukup berat. Kepala Negara itu membandingkan harga BBM di Indonesia dengan Singapura dan Jerman. Ia mengatakan harga BBM di Indonesia masih tergolong murah. Sementara di Singapura dan Jerman harga bensin mencapai masing-masing Rp27 ribu dan Rp31 ribu per liter.

"Kita ini Pertalite Rp7.650 (per liter), Pertamax Rp12.500 (per liter). Negara lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini ? Karena kita tahan terus, tapi subsidi makin besar. Sampai kapan kita begini? Ini PR kita semua, menahan harga itu berat," kata Jokowi.

Dalam kesempatan lain, ia mengatakan tidak ada negara mana pun yang sanggup menyubsidi BBM hingga Rp502 triliun seperti Indonesia.

"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp170 triliun sekarang sudah Rp502 triliun. Negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu," kata Jokowi.

Untuk mencegah agar beban subsidi itu tak semakin berat, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) segera mengendalikan konsumsi BBM subsidi.

"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," ujar Ani.

Sri Mulyani mengatakan lonjakan volume penyaluran BBM bersubsidi yang di luar kendali membuat alokasi subsidi, dan kompensasi energi melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp502 triliun tahun ini.

"Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ujarnya.