Menag Dorong Ekonomi Syariah Jadi Solusi Lawan Krisis Global
Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong penguatan ekonomi syariah sebagai solusi menghadapi krisis global.
Ia menilai sistem ekonomi berprinsip syariah terbukti lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan konvensional sehingga bisa menjadi solusi alternatif di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.
Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam acara Halal Bihalal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4).
Menurutnya, ketahanan ekonomi syariah terlihat saat krisis keuangan global, di mana lembaga keuangan syariah mampu bertahan lebih baik dibandingkan institusi keuangan konvensional.
"Ketika institusi keuangan konvensional mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1 persen, bank syariah hanya terkontraksi 8,3 persen," ujar Nasaruddin.
Ia menjelaskan ketahanan tersebut tidak terlepas dari fondasi etika dalam sistem ekonomi syariah, seperti prinsip bagi hasil, larangan riba, serta keterkaitan dengan aset riil.
"Prinsip religious ethical foundation yang diterjemahkan ke dalam praktik bagi hasil, larangan riba, dan keterkaitan instrumen berbasis aset riil membuat sistem keuangan Islam memiliki daya tahan struktural yang berbeda," katanya.
Nasaruddin menegaskan ekonomi syariah tidak seharusnya dipandang sebagai isu ideologis, melainkan sebagai model ekonomi yang bersifat universal dan relevan bagi berbagai kalangan.
"Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, kita bicara tentang model perekonomian yang sangat humanistik, tidak ada kaitannya dengan ideologi," ujarnya.
Ia juga menilai sistem ekonomi syariah mampu menciptakan keseimbangan dalam distribusi ekonomi, sehingga tidak hanya menguntungkan pemilik modal.
"Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dalam sistem ekonomi syariah harus ada rasa keadilan dengan pihak-pihak yang kurang beruntung," ujar Nasaruddin.
Nazaruddin juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong implementasi ekonomi syariah secara lebih luas, termasuk melalui forum kerja sama seperti B57+.
Kolaborasi ini penting mengingat tekanan geopolitik yang terjadi di sejumlah negara, utamanya di Timur Tengah, berpotensi menghambat jalur distribusi dan aktivitas bisnis.
B57+ Asia Pacific Opsi Jembatan Bisnis Lintas Negara
Di sela forum yang sama, Ketua Umum B57+ Asia Pacific Arsjad Rasjid menambahkan di saat dunia sedang penuh ketidakpastian dan semakin terfragmentasi, kehadiran Forum B57+ Asia Pacific Regional Chapter pada Februari 2026, merupakan wujud nyata mencapai tujuan bersama yakni perdamaian dan kesejahteraan yang merata.
"Sebagai mitra strategis, B57+ Asia Pacific Regional Chapter berperan dalam mendorong perdagangan antar mitra organisasi kerjasama Islam melalui structured business networks, penguatan investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan yang konkret dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah," jelas Arsjad.
Arsjad mengungkapkan terpilihnya Indonesia sebagai pusat koordinasi kawasan Asia Pasifik berdasarkan dua faktor yakni faktor demografis dengan populasi Muslim terbesar di dunia, serta pengaruh ekonomi, di mana Indonesia konsisten di posisi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).
Adapun empat prioritas konkret yang ditetapkan dalam Regional Chapter ini antara lain: ketahanan rantai pasok lintas batas, reformasi regulasi berbasis bukti, perluasan peran keuangan syariah, serta akses pasar dan permodalan yang lebih luas.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai perlu kejelasan mengenai strategi jangka pendek maupun menengah, baik di sektor publik maupun privat, agar pelaku usaha memiliki gambaran konkret terkait peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan.
"Dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa intervensi kepentingan politik atau agama, aktivitas bisnis diharapkan dapat berjalan lebih stabil," ujar Liza di sela Halal Bihalal B57+.
Menurut Liza, kehadiran B57+ Asia Pacific Chapter dengan Indonesia sebagai titik penting diharapkan mampu memperkuat kerja sama bisnis antarnegara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan Indonesia sebagai aktor kunci.
"Kehadiran platform ini berpotensi menjadi solusi dalam meredam dampak ketegangan geopolitik global, melalui kolaborasi yang netral dan berorientasi pada keuntungan bersama maka stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga," ujarnya.
(lau/sfr)