Noriyu dan Misi Kesehatan Jiwa

Jakarta, CNN Indonesia -- “Kesehatan jiwa tidak pernah diprioritaskan oleh pemerintah,” tulis Nova Riyanti Yusuf dalam bukunya A Rookie & The Passage of The Mental Health Law; The Indonesian Story.

Perempuan yang akrab disapa Noriyu ini sangat paham tentang kesehatan jiwa. Terang saja, sebelum sibuk di Komisi IX DPR, Noriyu sudah menyandang gelar psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa. Salah satu prestasinya, menggolkan Undang-undangan Kesehatan Jiwa.

Noriyu mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Kedokteran Umum, Universitas Trisakti, Jakarta pada 2002. Ia kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa di Universitas Indonesia pada 2004, yang kemudian ditamatkannya pada 2009.

Pada 2005, Noriyu mendapat tawaran menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat. Ia kemudian menerima ‘lamaran’ Partai Demokrat dengan tiga syarat.

Pertama, berpolitisi tidak mengganggu kuliah Master yang tengah dijalaninya. Kedua, ia masih bisa menulis. Ketiga, ia masih dapat menjalankan profesi sebagai dosen psikologi. Dengan kata lain, politisi hanyalah profesi di waktu luang.

Noriyu kemudian terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pilihan DKI II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Warga Negara Indonesia di luar negeri) dengan suara terbanyak kedua. Di tahun 2009, Noriyu kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Ia kemudian mendedikasikan waktunya di Komisi IX yang membidangi kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Dedikasinya terlihat dalam berbagai sikap yang diambilnya. Pada 3 November 2009, Noriyu mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa agar masuk ke Program Legislasi Nasional 2010-2014.

Ternyata, yang menjadi perdebatan saat itu bukanlah urgensi RUU ini, melainkan pengertian akan kesehatan jiwa itu sendiri. Noriyu merasa ini adalah hal yang wajar karena saat itu kepedulian terhadap kesehatan jiwa masih merupakan hal langka.

Kurangnya kepedulian terhadap kesehatan jiwa membuat perkembangan RUU ini terhambat. Namun, saat itu sikap Noriyu tetap bulat bahwa RUU ini sangat penting.

Ia mencoba meyakinkan anggota DPR lain bahwa dirinya telah melakukan analisis dalam terkait RUU tersebut. Usahanya membuahkan hasil, RUU ini kemudian lolos di DPR. Namun, Noriyu tahu bahwa lolosnya RUU ini barulah satu persen dari perjuangan panjang.

Barulah pada 8 Juli 2014, UU Kesehatan Jiwa disahkan, dan resmi diberlakukan pada 8 Agustus 2014. Meski begitu, menurut Noriyu, diresmikannya UU ini hanyalah langkah awal negara meniadakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) kepada orang-orang dengan gangguan jiwa.

Ia juga kerap menulis novel, seperti Mahadewa Mahadewi (2003), Imipramine (2004), dan 3some (2005). Ada pula buku kumpulan esai seperti Libido Junkie: A Memoir for the Radicals serta Atas Nama Jiwa.

Butuh usaha keras

Bagi Noriyu, diresmikannya UU Kesehatan Jiwa hanyalah awal. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

“Pemerintah harus bisa menyelesaikan 5 PP, 1 Perpres, dan 4 Permenkes dalam satu tahun sebagai konsekuensi adanya UU Kesehatan Jiwa,” kata Noriyu saat dihubungi CNN Indonesia lewat telepon, Senin (13/10).

Menurut perempuan kelahiran Palu, Sulawesi Tengah ini sistem kesehatan jiwa di Indonesia belum siap. Belum lagi, masih banyak keluarga yang memasung anggota keluarganya sendiri di rumah.

“Sebanyak 18 persen pemasungan terjadi di desa, sementara 10 persen terjadi di kota,” kata perempuan berumur 36 tahun ini.

Jumlah pengidap sakit jiwa pun dianggapnya seperti fenomena gunung es. Banyak pengidap yang tidak terdata. “Kalau sistem sudah berjalan dengan baik, tidak ada alasan untuk memasung. Nyatanya, dari 9 ribu puskesmas yang ada di Indonesia, hanya seribu puskesmas yang melayani kesehatan jiwa,” tutur Noriyu.

Adanya kepercayaan mistis oleh masyarakat Indonesia juga turut memengaruhi sulitnya penyelesaian masalah sakit jiwa di Indonesia. “Oleh karena itu, dalam UU Kesehatan Jiwa kami masukkan guru spiritual dan agama untuk membantu pasien dan keluarga pasien,” katanya lagi.

Untuk ke depannya, Noriyu akan melanjutkan pendidikan ke Harvard Medical School. Ia membuka diri bila harus kembali ke dunia politik, asalkan memang ada urgensinya. “Peran saya sebagai penulis, politisi, dan dosen semuanya berkaitan dan bermanfaat dalam menyebarkan pentingnya kesehatan jiwa di Indonesia,” katanya.

Impian Noriyu ke depan adalah membentuk suatu aliansi untuk gerakan sehat jiwa di Indonesia. Aliansi ini nantinya berperan membantu melakukan sosialisasi peraturan pemerintah serta turun langsung ke tingkat bawah dalam memberikan bantuan terkait kesehatan jiwa.

Suka duka dokter jiwa

“Ternyata pria pengidap sakit jiwa lebih romantis,” ujar Noriyu mengenang pengalamannya. Ia bercerita pernah dilamar oleh pria dengan gangguan jiwa skizofrenia. “Ia melamar saya dengan rumput dan daun,” katanya kemudian tertawa.

Sementara cerita yang paling mengharukan baginya adalah ketika orang tua salah satu pasien menitipkan cincin padanya untuk membayar biaya pengobatan si anak. Kejadian tersebut membuatnya sedih.

Apalagi faktanya, masyarakat Indonesia masih memberi stigma pada orang dengan gangguan jiwa. “Mereka kurang diterima di masyarakat. Makanya banyak pasien yang keluar masuk rumah sakit,” ujarnya.

Ia juga banyak menangani orang dengan gangguan jiwa skizofrenia ketika menjalani spesialisasi. “Jumlah orang dengan gangguan jiwa Skizofrenia di Indonesia dikatakan hanya 1,7 per 1.000 orang. Tetapi kok saya enggak yakin, ya?” tanya Noriyu.

Ia mengatakan berdasarkan perkiraan yang ada, pada 2020, depresi akan menjadi penyakit nomor dua terbanyak setelah penyakit jantung koroner.

“Jangan sepelekan depresi. Depresi dapat berujung pada kematian karena banyak yang memutuskan bunuh diri,” katanya mengakhiri pembicaraan.