Toilet Bisa Jadi Magnet Wisata Indonesia

Ardita Mustafa, CNN Indonesia | Selasa, 06/12/2016 19:00 WIB

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan toilet merupakan wajah pariwisata suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jakarta, CNN Indonesia -- Toilet, jadi fokus Menteri Pariwisata Arief Yahya guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, tahun depan. Hal itu diutarakan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan ke-IV.

Menurut Arief, toilet merupakan bagian dari kenyamanan, yang tentu jadi alasan wisatawan kembali datang berkunjung.

“Bisa dibilang, toilet merupakan wajah pariwisata suatu negara. Kalau dari toilet di objek wisatanya saja kotor, tak terurus, bagaimana dengan objek wisata lainnya? Kita tentu saja ingin wisatawan kembali datang dengan rasa nyaman,” ujar Arief, saat Rakornas Kepariwisataan ke-IV di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (6/12).

Arief menyebut, guna meningkatkan kenyamanan akomodasi, termasuk soal toilet, Kemenpar membuka kerjasama dengan pihak swasta.

“Bisa dibilang, toilet merupakan wajah pariwisata suatu negara. Kalau dari toilet di objek wisatanya saja kotor, tak terurus, bagaimana dengan objek wisata lainnya?" Menteri Pariwisata Arief Yahya

“Kalau bisa, urusan kenyamanan akomodasi, seperti toilet, kita bekerja sama dengan pihak swasta, agar bisa lebih baik,” lanjutnya.

Perbaikan akomodasi, ujar Arief, berkaitan dengan peningkatan angka kunjungan wisatawan asing dan turis domestik ke Indonesia. Tahun depan, Kemenpar menargetkan angka kunjungan wisatawan mancanegara hingga 15 juta dan kunjungan turis nusantara sebesar 265 juta.

Target tersebut masuk dalam rencana besar dari Presiden Indonesia Joko Widodo untuk industri pariwisata sampai 2019, yaitu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara, 275 wisatawan nusantara, menciptakan lapangan kerja untuk 13 juta orang, memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8 persen, menghasilkan devisa sebesar Rp240 triliun dan menaikkan indeks daya saing pariwisata Indonesia ke-30 besar di daftar dunia.

Peningkatan angka itu juga berkaitan dengan penambahan anggaran. Alokasi anggaran Kemenpar 2017 terdiri dari promosi mancanegara sebesar Rp 1,5 triliun, promosi nusantara sebesar Rp771,2 miliar, pengembangan destinasi senilai Rp347,3 miliar, SDM pariwisata dan kelembagaan sebesar Rp814 miliar, dan kesekretariatan senilai Rp319,6 miliar.

"Total anggaran Kemenpar 2017 adalah sebesar Rp2,253 triliun," ujar Arief, yang menambahkan pembangunan tidak hanya akan difokuskan di 10 Bali Baru, Kemenpar juga berjanji untuk menyamaratakan pembangunan di daerah wisata lainnya, dengan menghitung lebih dulu potensi yang akan di dapat.

“Saat ini, banyak daerah yang sudah mengajukan proposal untuk dikucurkan dana pengembangan wisata. Saya kira banyak yang juga potensial dan perlu dirangkul dengan baik,” kata dia

“Kami akan menyeleksi yang benar-benar potensial, mengingat anggaran kami masih sangat terbatas,” lanjutnya.

Pembangunan industri wisata, menurut Arief, bukan hanya semata-mata tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Itulah alasan diselenggarakannya rakornas yang dihadiri sejumlah kementerian, sehingga terbentuk sinergi untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia.

Di hari pertama Rakornas, tak hanya Kemenpar yang memberikan paparan, juga Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU Pera, Kementerian Perhubungan, Kementerian DPDTT, Kementerian Komunikasi dan Badan Ekonomi Kreatif. Rakornas ini juga dihadiri oleh anggota Komisi X DPR, perwakilan BUMN dan pelaku usaha.

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, di Nusa Tenggara Barat yang akan dikembangkan pemerintah menjadi kawasan wisata andalan baru. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

Pilihan Redaksi

Tiga prioritas Kementerian Pariwisata

Demi meraih target tersebut, Kemenpar memiliki tiga program priotitas yang akan dijalankan pada tahun depan, yaitu pengembangan konektivitas udara, pemasaran digital, dan rumah tinggai atau homestay bagi para turis.

Untuk konektivitas udara, tahun depan seat capacity maskapai penerbangan akan ditambah 4 juta, dari tahun ini yang berjumlah 19,5 juta.

“Dengan 19,5 juta seat, kita sudah mendatangkan 12 juta sampai tahun ini. Tentu saja penambahan seat juga dibarengi dengan kecukupan slot bandara tertentu, memastikan kecukupan air service agreement, serta menambah direct flight regular berjadwal maupun charter dari pasar potensial,” ujar Arief.

Dia menambahkan, China masih jadi target utama guna meningkatkan jumlah wisman tahun depan.

“China masih menjadi pasar potensial bagi industri pariwisata Indonesia. Tahun depan akan ada penambahan seat capacity dalam direct flight menuju daerah 10 Bali Baru,” kata Arief.

Lebih lanjut, Direktur Utama Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo, yang hadir dalam Rakornas mengatakan kalau pihak maskapai penerbangan berpelat merah itu akan fokus menambah seat capacity untuk penerbangan dari China (50,8 persen), Timur Tengah (21 persen) dan Asia Pasifik (19 persen).

Selain penerbangan, tiga kawasan tersebut juga menjadi fokus Kemenpar dalam promosi Wonderful Indonesia yang akan banyak merambah media digital pada tahun depan. Arief beralasan, kalau kedekatan jarak dan budaya membuat promosi wisata jadi lebih mudah diterima.

“Seperti halnya wisatawan Australia berminat mendatangi Inggris, semua karena ada kedekatan budaya. Jadi lebih baik mengenalkan industri kita ke negara yang lebih dekat dulu untuk tahun depan,” ujar dia.

Belum Ada Tambahan Negara Bebas Visa

Mengenai penambahan daftar negara yang bebas visa ke Indonesia, Menpar Arief menyatakan belum ada rencana.

“Saat ini sudah ada 169 negara yang bebas masuk ke Indonesia. Untuk negara tetangga potensinya masih terbilang lumayan,” sebut Arief.

“Tapi, April tahun depan kami akan melakukan penilaian, perlu tidaknya dilakukan penambahan negara yang bebas visa. Atau mungkin ada yang perlu dikurangi,” lanjutnya.

Sementara itu, 100 ribu homestay akan segera dibangun di daerah yang masuk daftar 10 Bali Baru. Kawasan homestay itu akan dikembangkan menjadi Desa Wisata dengan kerjasama kementerian dan BUMN terkait.

(ard/les)