Studi: 23 Persen Orang Indonesia Baru Daftar BPJS Saat Sakit
CNN Indonesia
Jumat, 21 Des 2018 10:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Selama ini skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan akses kesehatan yang terjangkau untuk semua kalangan.
Skema jaminan kesehatan seperti ini merupakan perwujudan dari skema universal health coverage (UHC) Indonesia. Skema ini mengakomodir kondisi dan kebutuhan yang beragam untuk menjamin risiko keuangan dan akses layanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau.
Hanya saja, dalam perjalanannya, JKN ini menghadapi sejumlah tantangan dan masalah. Hal ini diungkapkan lewat penelitian "Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, and Challenges" yang dilakukan oleh para peneliti dari FKUI.
Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal The Lancet.
Menurut penelitian, tantangan terbesar dari JKN adalah keberadaan kelompok menengah yang hilang atau missing middle.
"Missing middle ini merupakan kelompok menengah yang hilang. Mereka mampu tapi tidak turut menjadi peserta BPJS," kata Rina Agustina, kepala studi saat memberikan pemaparan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Salemba, Jakarta Timur, pada Kamis (20/12).
Dari sebanyak 262 juta penduduk Indonesia, sekitar 73,41 persen atau 203 juta penduduk telah menjaminkan kesehatannya pada BPJS. Angka ini tercatat pada Oktober 2018. Dari selisih angka ini, terdapat kelompok missing middle sebanyak 54,6 juta orang (52 persen) yang berusia 20-35 tahun. Sisanya ada 25 persen pendaftar anak-anak 0-4 tahun.
Padahal skema BPJS merupakan skema 'gotong royong' yang mengajak seluruh masyarakat bergotong royong membantu yang sakit. Dari sisi ekonomi, jelas ini berimbas pada kesenjangan antara iuran dan biaya yang musti dikeluarkan BPJS. Berdasar data, BPJS tahun ini defisit sebesar Rp16,5 triliun.
"Sekitar 56,4 juta ini sehat, tapi tidak gabung (BPJS). Saya sebagai peneliti hingga kini (merasa) belum ada cara efektif (agar mereka mau bergabung)," kata Teguh Dartanto, salah satu penulis dalam studi sekaligus Kepala Departemen Ekonomi di UI dalam kesempatan serupa.
Sementara itu, Fachmi Idris, Dirut BPJS mengatakan bahwa isu missing middle merupakan isu global dalam social security.
"Program ini tidak akan mudah karena tidak ada sanksi publik," imbuhnya.
Sempat beredar kabar bahwa mereka yang belum menjadi anggota BPJS akan kesulitan untuk mengakses layanan publik misalnya SIM atau pasport. Peraturan ini disebut akan diterapkan mulai awal 2019. Namun Fachmi berkata BPJS tidak memiliki kemampuan demikian jika tidak didukung pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan pihak imigrasi.
Menurut dia, sampai kini belum ada keputusan untuk mengambil langkah ini. "Eksekusi pada Januari (2019)? (Saya bilang) belum," katanya.
Fachmi berkata perlu kelompok missing middle perlu didalami lebih lanjut. Perlu dilihat kembali kondisi mereka yang tidak mau bayar.
Daftar saat sakit
Defisit JKN dan BPJS ini disebabkan oleh rendahnya iuran dan tingginya klaim untuk penyakit kronis.
Penelitian juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan lain yang menyebabkan hal tersebut. Soal iuran BPJS, di masyarakat Indonesia terdapat terdapat kelompok yang 'tidak mampu bayar', ada pula mereka yang bisa dan ada kemauan bayar tetapi enggan bayar karena tidak mau repot.
Selain itu, ada juga kelompok yang baru mendaftar saat mereka sakit. Setidaknya ada 23 persen orang mendaftar ketika mereka sakit. Mereka yang memiliki sejarah penyakit kronis sendiri juga terbukti antusias mendaftar sebagai peserta JKN.
"Jaminan kesehatan kan soal perilaku. Orang tidak biasa jamin di depan. Mungkin harus ada law enforcement," ujarnya.
Di sisi lain, studi juga menyimpulkan tantangan lain yang harus dihadapi skema JKN-BPJS yakni kesiapan layanan kesehatan. Hanya 80 persen rumah sakit di Indonesia yang terakreditasi. Di tingkat regional, kesiapan pelayanan neonatal dan obstetrik serta jumlah tenaga kesehatan dan kapasitasnya masih kurang, apalagi untuk daerah terluar Indonesia. Efeknya, angka kematian ibu tetap berkisar 300 per 100ribu kelahiran.
Oleh karena itu, para peneliti dalam studi mengusulkan beberapa rekomendasi agar program BPJS tetap berlanjut atau sustain.
Rina menuturkan perlu ada penjabaran dan penguatan program pencegahan penyakit dan promosi hidup sehat (preventing and promotion). Selain itu juga perlu implementasi program Universal Risk Coverage (URC) atau investasi pada kesehata ibu dan anak serta Universal Cost Coverage (UCC) yang fokus di kebijakan. (els/chs)
Skema jaminan kesehatan seperti ini merupakan perwujudan dari skema universal health coverage (UHC) Indonesia. Skema ini mengakomodir kondisi dan kebutuhan yang beragam untuk menjamin risiko keuangan dan akses layanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau.
Hanya saja, dalam perjalanannya, JKN ini menghadapi sejumlah tantangan dan masalah. Hal ini diungkapkan lewat penelitian "Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, and Challenges" yang dilakukan oleh para peneliti dari FKUI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal The Lancet.
Menurut penelitian, tantangan terbesar dari JKN adalah keberadaan kelompok menengah yang hilang atau missing middle.
"Missing middle ini merupakan kelompok menengah yang hilang. Mereka mampu tapi tidak turut menjadi peserta BPJS," kata Rina Agustina, kepala studi saat memberikan pemaparan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Salemba, Jakarta Timur, pada Kamis (20/12).
Dari sebanyak 262 juta penduduk Indonesia, sekitar 73,41 persen atau 203 juta penduduk telah menjaminkan kesehatannya pada BPJS. Angka ini tercatat pada Oktober 2018. Dari selisih angka ini, terdapat kelompok missing middle sebanyak 54,6 juta orang (52 persen) yang berusia 20-35 tahun. Sisanya ada 25 persen pendaftar anak-anak 0-4 tahun.
Padahal skema BPJS merupakan skema 'gotong royong' yang mengajak seluruh masyarakat bergotong royong membantu yang sakit. Dari sisi ekonomi, jelas ini berimbas pada kesenjangan antara iuran dan biaya yang musti dikeluarkan BPJS. Berdasar data, BPJS tahun ini defisit sebesar Rp16,5 triliun.
"Sekitar 56,4 juta ini sehat, tapi tidak gabung (BPJS). Saya sebagai peneliti hingga kini (merasa) belum ada cara efektif (agar mereka mau bergabung)," kata Teguh Dartanto, salah satu penulis dalam studi sekaligus Kepala Departemen Ekonomi di UI dalam kesempatan serupa.
Sementara itu, Fachmi Idris, Dirut BPJS mengatakan bahwa isu missing middle merupakan isu global dalam social security.
"Program ini tidak akan mudah karena tidak ada sanksi publik," imbuhnya.
Sempat beredar kabar bahwa mereka yang belum menjadi anggota BPJS akan kesulitan untuk mengakses layanan publik misalnya SIM atau pasport. Peraturan ini disebut akan diterapkan mulai awal 2019. Namun Fachmi berkata BPJS tidak memiliki kemampuan demikian jika tidak didukung pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan pihak imigrasi.
Menurut dia, sampai kini belum ada keputusan untuk mengambil langkah ini. "Eksekusi pada Januari (2019)? (Saya bilang) belum," katanya.
Fachmi berkata perlu kelompok missing middle perlu didalami lebih lanjut. Perlu dilihat kembali kondisi mereka yang tidak mau bayar.
Daftar saat sakit
Defisit JKN dan BPJS ini disebabkan oleh rendahnya iuran dan tingginya klaim untuk penyakit kronis.
Penelitian juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan lain yang menyebabkan hal tersebut. Soal iuran BPJS, di masyarakat Indonesia terdapat terdapat kelompok yang 'tidak mampu bayar', ada pula mereka yang bisa dan ada kemauan bayar tetapi enggan bayar karena tidak mau repot.
Selain itu, ada juga kelompok yang baru mendaftar saat mereka sakit. Setidaknya ada 23 persen orang mendaftar ketika mereka sakit. Mereka yang memiliki sejarah penyakit kronis sendiri juga terbukti antusias mendaftar sebagai peserta JKN.
"Jaminan kesehatan kan soal perilaku. Orang tidak biasa jamin di depan. Mungkin harus ada law enforcement," ujarnya.
Di sisi lain, studi juga menyimpulkan tantangan lain yang harus dihadapi skema JKN-BPJS yakni kesiapan layanan kesehatan. Hanya 80 persen rumah sakit di Indonesia yang terakreditasi. Di tingkat regional, kesiapan pelayanan neonatal dan obstetrik serta jumlah tenaga kesehatan dan kapasitasnya masih kurang, apalagi untuk daerah terluar Indonesia. Efeknya, angka kematian ibu tetap berkisar 300 per 100ribu kelahiran.
Oleh karena itu, para peneliti dalam studi mengusulkan beberapa rekomendasi agar program BPJS tetap berlanjut atau sustain.
Rina menuturkan perlu ada penjabaran dan penguatan program pencegahan penyakit dan promosi hidup sehat (preventing and promotion). Selain itu juga perlu implementasi program Universal Risk Coverage (URC) atau investasi pada kesehata ibu dan anak serta Universal Cost Coverage (UCC) yang fokus di kebijakan. (els/chs)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER