BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional

BKKBN, CNN Indonesia | Jumat, 03/07/2020 18:57 WIB
BKKBN (iklan) Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (Foto: BKKBN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari bencana nasional. Pernikahan usia anak memiliki banyak akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, juga berdampak untuk ekonomi.

Berdasarkan data UNFPA, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan dipaksa menikah di seluruh dunia yang biasanya dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Di Indonesia sendiri, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Saat ini, ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global.

Menurut Hasto, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak.


"Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Perempuan yang menikah di usia anak juga memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan dewasa, selain itu juga berpotensi pada kematian bayi," katanya dalam webinar Pencegahan Perkawinan Anak sebagai bagian dari peluncuran Laporan SWOP 2020 yang diselenggarakan BKKBN dan UNFPA Indonesia, Kamis (2/7).

Hasto memaparkan lima dampak yang dimaksud. Pertama, menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua, reproduksi belum siap sehingga berpotensi menyebabkan kanker serviks pada anak perempuan. Ketiga, hak-hak anak mengakses pendidikan dan kehidupan tak terpenuhi. Keempat, berpotensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena mental yang belum siap. Terakhir, dapat merugikan negara secara ekonomi.

Saat ini, Undang Undang telah mengubah batas usia minimal menikah. Namun fakta mengungkap seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang ditentukan jika mengantongi dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama setempat. Dispensasi ini tidak ikut direvisi dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, di mana disebutkan orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Selain itu, pengetahuan anak terhadap kesehatan reproduksi dan seksual diketahui masih rendah. Hal ini membuat posisi remaja makin rentan, ketika mereka tak tahu bahwa berhubungan seksual bisa menyebabkan kehamilan yang tak diinginkan dan mendorong praktik pernikahan dini.

"Praktik-praktik yang membahayakan anak perempuan mengakibatkan trauma yang mendalam dan membekas, yang merampas hak mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Kita harus mengatasi masalah ini dengan mengatasi akar-akar masalahnya, terutama norma-norma yang bias gender. Kita harus bekerja lebih baik lagi dalam mendukung upaya-upaya komunitas untuk memahami penderitaan anak perempuan yang disebabkan oleh praktik-praktik ini dan manfaat yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan dengan menghentikannya" ucap Direktur Eksekutif UNFPA Dr. Natalia Kanem.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam upaya mencegah maraknya pernikahan usia anak, BKKBN mengembangkan program Generasi Berencana (GenRe) yang bertujuan menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Melalui GenRe, remaja diedukasi soal pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkarier dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

"Program GenRe menyasar sekolah, kampus, dan masyarakat melalui pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dengan pemberdayaan teman sebaya (peer group) sebagai Pendidik Sebaya (peer educator) dan Konselor Sebaya (peer counselor). Selain itu, BKKBN melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) memberikan penguatan peran orang tua atau keluarga yang memiliki remaja dalam pengasuhan kepada anak remajanya," kata Hasto.

Bekerja sama dengan Rumah Perubahan, BKKBN juga meluncurkan situs yang mengukur kesiapan remaja menuju gerbang pernikahan. Situs memiliki beragam konten, termasuk tentang persiapan diri untuk mengasuh anak.

Hasto memaparkan, situs bertujuan untuk menjadi rujukan bagi generasi muda dalam mempersiapkan diri sebelum pernikahan, maupun bagi keluarga muda yang ingin belajar ilmu pengasuhan anak.

"Misi utamanya, membangun keluarga berkualitas yang bercirikan tenteram, mandiri dan bahagia," ujarnya.

Natalia mengungkapkan, Perekonomian dan sistem hukum yang mendukung praktik-praktik ini harus direstrukturisasi untuk menjamin kesempatan yang sama bagi setiap perempuan. Investasi senilai US$3,4 miliar hingga 2020 disebut akan menghentikan praktik dan menyelamatkan sekitar 84 juta anak perempuan.

"Mengubah peraturan pewarisan properti, misalnya, bisa menghapuskan insentif yang kuat bagi keluarga untuk lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan, dan membantu mengakhiri perkawinan anak. Perkawinan anak dan Female Genital Mutilation (FGM) bisa dihentikan dalam waktu 10 tahun dengan meningkatkan upaya-upaya agar anak perempuan bisa bersekolah lebih lama dan mengajarkan mereka keterampilan hidup, serta melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam perubahan sosial," ujar Natalia.

(rea)