Tolak Omnibus Law, Sejumlah Fan K-pop Ikut Demo

Fan BTS atau yang akrab disapa ARMY turut bersuara menolak pengesahan Omnibus Law mulai dari meramaikan tren Omnibus Law di Twitter bahkan mereka mengaku ikut turun ke jalan.

Dhara, sebagai salah satu ARMY, menilai hal tersebut wajar dilakukan karena tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

"Beberapa teman ARMY yang mahasiswa ikut turun ke jalan dan enggak sedikit juga teman-teman ARMY di Twitter yang berani bersuara," kata Dhara kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).

Ia menyatakan ARMY bersama pencinta K-pop atau yang akrab disapa K-popers bahkan saling mengedukasi mengenai Omnibus Law. Beberapa orang bahkan disebut ikut mengalihbahasakan permasalahan Omnibus Law ke bahasa asing supaya mendapatkan perhatian lebih luas.

Hal tersebut dilakukan melalui media-media sosial mereka serta grup-grup percakapan.

"Jadi kami menggunakan platform untuk saling mengedukasi dan bersuara," tuturnya.

"Kami juga dapat update dari mereka yang di lapangan dan ikut bantu doa sekaligus mengingatkan untuk tetap mengenakan masker dan social distancing."

Kondisi tersebut senada dengan yang disampaikan pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi. Ia mengatakan K-Popers awalnya tidak paham dengan Omnibus Law.

Namun setelah paham, para K-Popers ini membantu tagar-tagar penolakan Omnibus Law menjadi trending topic dunia.

"K-popers yang tadinya tidak paham, turut membaca masalah RUU ini. Setelah paham, mereka dalam waktu singkat bersatu mengangkat tagar #MosiTidakPercaya dan tagar-tagar lain, sehingga menjadi TT dunia," kata Ismail dalam akun Twitternya.

"Secara demografi, K-Popers merupakan generasi pengguna media sosial terbanyak. Jika sebelumnya mereka kurang paham soal Omnibus Law, dengan ikut angkat tagar ini mereka jadi tahu," kata Ismail.

Di dunia maya, fan K-pop turut meramaikan beberapa tagar seperti #MosiTidakPercaya, #GagalkanOmnibusLaw, #JegalSampaiGagal #JEGALSAMPAIBATAL, #DPRRIKhianatiRakyat, supaya bisa tetap trending di lini masa Twitter.

Sebelumnya, DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang. Selama proses pengesahan, aparat berjaga mengantisipasi demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil di Kompleks DPR.

Rapat pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di Gedung DPR dengan setengah anggota dewan hadir sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan. Sebagian lain mengikuti rapat secara daring.

Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker.

Sehari setelahnya, ribuan buruh di berbagai kota di Indonesia turun ke jalan untuk menolak pengesahan tersebut. Beberapa poin yang memicu penolakan adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Kemudian, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi masalah serius bagi buruh. Kelima, jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para buruh .

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup.