Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, menolak mundur dari jabatannya meskipun aksi protes menuntut pengunduran dirinya berujung rusuh di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Minggu, (31/8).
Setidaknya tiga orang tewas dan 200 lainya mengalami luka dalam kerusuhan tersebut setelah polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa yang diperkirakan mencapai 2.000 orang.
Dalam pernyataan resminya, Sharif bersikeras akan tetap memimpin Pakistan dan meminta bantuan tentara untuk meredamkan aksi protes itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya tidak akan mundur. Permintaan para demonstran melanggar konstitusi dan mencederai demokrasi,” kata Sharif pada Minggu malam, (31/8).
Meskipun menolak mundur, Sharif menyetujui langkah penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pada pemilu tahun lalu yang ia menangi.
Sementara pimpinan militer Pakistan, Jenderal Raheel Sharif, menolak ikut campur dalam kekisruhan politik ini karena aksi militer hanya akan memperparah situasi dan tidak menyelesaikan masalah.
“Masalah ini harus diselesaikan secara politik,” kata Rahel.
Aksi menuntut pengunduran diri Sharif terjadi di berbagai kantor pemerintah di Islamabad sejak dua pekan lalu, dan memanas ketika negosiasi antara pemerintah dan pengunjuk rasa pada Kamis (28/8) menemui jalan buntu.
Para demonstran menolak berhenti melakukan aksi protes sampai Sherif mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri dan mengancam akan menerobos kediaman Sharif.
Massa yang melakukan aksi protes terdiri dari dua kelompok, yaitu dari partai PTI pimpinan Imran Khan, dan massa pimpinan Ulama Tahir ul-Qadri.
Imran Khan menuding adanya kecurangan pada pemilu legislatif pada Mei 2013 yang dimenangi Partai Liga Muslim, PLMN, yang dipimpin oleh Sharif. Khan menuntut pemilu dilakukan ulang.
"Saya tahu rencana pemerintah untuk menumpas kami malam ini dan saya rela mati di sini,” kata Khan dalam orasinya dalam kerusuhan tersebut.
Sementara Qadri menuding PM Sharif korupsi dan menuntut perubahan dalam sistem politik di Pakistan dengan memindahkan kekuasaan politik, finansial dan administratif kepada rakyat.
"Kejahatan pemerintah tidak dapat ditolerir lagi, sehingga kami akan terus berjuang,” ujar Qadri.
Qadri menginginkan demokrasi di Pakistan berjalan seperti di Amerika, Turki, Jepang dan Korea Selatan.
Sharif menjabat sebagai perdana menteri Pakistan setelah memenangi pemilu tahun lalu. Sharif pernah menduduki posisi yang sama pada dekade 1990-an.