Demi Politik Atau Kemanusiaan?

Jakarta, CNN Indonesia -- Kemiskinan, peperangan dan wabah jadi salah satu sebab mengalirnya bantuan kemanusiaan asing ke negara-negara penderita. Namun benarkah bantuan yang diberikan semata-mata demi kemanusiaan atau ada udang di balik batu?

Menurut Tirta Mursitama, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju biasanya bermuatan politis.

"Bantuan kemanusiaan ini biasanya memang dilakukan oleh negara yang mengalami surplus sehingga mengadakan program bantuan resmi untuk yang membutuhkan. Namun bantuan-bantuan ini biasanya disertai muatan politis juga," kata Tirta, Rabu (10/9).

Menurut Tirta, alasan politis yang lazim digunakan negara-negara penyumbang seperti Amerika Serikat, Inggris dan Prancis adalah untuk menunjukkan pengaruh mereka di dunia internasional.

"Memang bantuan internasional ini pada dasarnya karena masalah kemanusiaan. Namun demikian, bantuan ini kadang tidak diberikan begitu saja, bisa juga digunakan sebagai pertukaran," kata dia.

"Misalnya, negara yang menerima bantuan memang mengalami kelaparan tapi mempunyai sumber daya yang banyak. Negara pemberi bantuan kemudian berusaha untuk mendapatkan untung dari situ."

Tahun lalu, bantuan kemanusiaan terbesar datang dari Amerika Serikat dan Inggris yang masing-masing menyumbang US$4,7 miliar dan US$1,8 miliar, disusul Turki dengan US$1,6 miliar.

Suriah menjadi negara penerima bantuan terbesar ketiga setelah Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan akibat konflik yang menewaskan ratusan ribu orang dan membuat jutaan warga kehilangan tempat tinggal.

Total tahun 2013, Suriah menerima bantuan US$3,1 miliar untuk penampungan, makanan dan pemulihan darurat para pengungsi.

Tirta berpendapat, yang benar-benar berperan dalam memberikan bantuan adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti lembaga Program Makanan Dunia, WFP.

Peran WFP yang secara langsung dirasakan oleh Indonesia adalah ketika terjadi krisis ekonomi 1998 lalu. Organisasi ini berperan memastikan pasokan pangan terjamin bisa didistribusikan dengan baik ke pelosok-pelosok.

Selain WFP, peran ini juga bergantung pada organisasi-organisasi nirlaba yang berinisiatif mengumpulkan dana untuk kemudian disumbangkan.

Indonesia sendiri sampai saat ini tidak mempunyai kebijakan khusus untuk memberikan bantuan pangan kepada negara-negara yang membutuhkan.

Sebenarnya, lajut Tirta, Indonesia sebagai anggota Organisasi Pangan dan Agrikultur, FAO, pada era 80-an dikenal sebagai negara pemberi bantuan, tapi sekarang mulai berkurang.

"Indonesia seharusnya membutuhkan kebijakan ini sebagai alat politik internasional," ujar Tirta.

Bertolak belakang dengan pemberian bantuan, peran politik dalam menentukan kesejahteraan sebuah negara juga terlihat pada sanksi-sanksi internasional.

Sanksi dan embargo negara-negara Barat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Contohnya Kuba yang melaporkan kerugian sebesar AS$116 miliar akibat embargo Amerika selama 55 tahun.

Menurut Tirta, sanksi seperti embargo ini biasanya didasarkan pada perbedaan ideologi politik.

"Embargo seperti ini pengaruhnya bisa besar. Namun negara-negara itu yakin bisa berdiri sendiri atau memiliki hubungan dengan negara selain pemberi sanksi sehingga percaya diri untuk mempertahankan ideologi politiknya," kata Tirta.