Filipina Akan Beri Otonomi Untuk Muslim

Presiden Benigno S. Aquino III pada hari Rabu (10/09) mengajukan rancangan undang-undang otonomi wilayah untuk mayoritas Muslim di selatan Filipina kepada Kongres Filipina.

Aquino secara pribadi mempresentasikan rancangan tersebut kepada pemimpin Senat dan DPR.

Langkah Aquino itu bertujuan untuk mengakhiri konflik pemberontak dan Muslim yang telah berlangsung selama empat dekade.

Sebelumnya pada Oktober 2012 Aquino telah mengadakan perjanjian damai dengan kelompok Muslim yang berkonflik, Front Pembebasan Islam Moro. Tapi kelompok Abu Sayaf tidak terlibat dalam perjanjian ini.

Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan pelucutan senjata kedua kelompok yang berkonflik dan rencana otonomi daerah di selatan.

Selama 40 tahun Moro dan kelompok lainnya berjuang melawan pemerintahan Filipina yang menindas kebebasan Muslim di Filipina.

Konflik tersebut menewaskan ribuan orang dan menelantarkan tiga juga penduduk. Pemeluk Islam di Filipina memang hanya berjumlah lima persen, sedangkan penganut Kristen Roma berjumlah 80% dari total 107 juta penduduk.

Wilayah selatan yang akan diberi otonomi nantinya diberi nama Bangsamoro, karena kelompok tersebut mayoritas menetap di sana. Penamaan Bangsamoro berasal dari sebutan di Filipina bagi pemeluk agama Islam.

Seorang politisi dari selatan Filipina, Mujiv S. Hataman, menanggapi hal tersebut, “undang-undang ini diajukan agar anak-anak bisa bersekolah kembali dan tidak ada lagi yang menjadi korban konflik. Juga untuk para orang tua agar mereka bisa kembali bertani atau berladang, bukan lagi menggali kuburan untuk anggota keluarga yang meninggal akibat konflik”.

Sesuai permintaan kelompok Moro, wilayah otonomi  Bangsamoro nantinya akan memiliki pemerintahan daerah terpisah dari Filipina, mengingat selama ini mereka beranggapan bahwa polisi dan militer Filipina telah melakukan pelanggaran hak asasi di wilayah mereka.

Sekitar empat juta orang akan hidup di wilayah tersebut.

Bangsamoro akan mengelola sendiri penerimaan pajak yang dihasilkan dari sumber daya alamnya. Pulau Mindano, yang terletak di sana dan kaya akan gas, emas serta mineral akan dibangun kembali.

Pemerintah pusat hanya berwenang untuk mengontrol isu serta kebijakan ekonomi luar negeri dan pertahanan nasional.

Rencana pembentukan otonom baru pastinya akan menghadapi tantangan yang signifikan. Pemerintah dan kelompok Moro harus sering melakukan negoisasi untuk merancang aturan yang baru.

Keberhasilan otonomi bergantung pada keputusan Senat dan DPR.

Beberapa rancangan undang-undang sepertinya akan ditolak oleh majelis. Padahal kelompok Moro mengancam akan membatalkan perdamaian jika ada satu rancangan otonomi yang tidak disetujui.

Anggota parlemen, Miriam Coronel-Ferrer dalam sebuah wawancara dengan media setempat berpendapat bahwa jika pajak besar yang akan dikelola sendiri oleh Bangsamoro sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan nasional.

Ferrer juga berpendapat Bangsamoro tidak perlu berotonomi karena sebenarnya wilayah itu masih memerlukan pembangunan.

Sejumlah organisasi juga mengatakan bahwa otonomi Bangsamoro sepertinya akan membuat kelompok Muslim semakin dianaktirikan oleh pemerintah Filipina.