Dua Pemimpin Sepakat Berbagi Kekuasaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua calon presiden Afghanistan yang saling bersaing menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan setelah berbulan-bulan terjadi kekacauan akibat pertikaian soal hasil pemilu.

Pertikaian ini membuat negara itu menjadi tidak stabil di saat kritis karena lebih banyak tentara asing yang ditarik mundur.

Ashraf Ghani, mantan menteri keuangan yang akan diumumkan sebagai presiden, merangkul pesaingnya Abdullah Abdullah setelah mereka menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan dalam satu upacara yang dihadiri oleh presiden Hamid Karzai yang akan habis masa jabatannya.

Pemerintah baru menghadapi tantangan besar dalam mengatasi perlawanan Taliban yang semakin kuat dan juga masalah keuangan negara akibat menurunnya pemasukan dari sektor pajak.

Pemerintah baru juga menghadapi kesulitan besar dalam memperbaiki kehidupan rakyat biasa yang menghadapi kesulitan karena aliran dana bantuan asing menurun dan juga masalah penarikan sebagian besar tentara asing pada akhir tahun ini.

Kesepakatan pembagian kekuasaan ini ditengahi oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, yang dengan cepat menyambut baik penandatanganannya.

“Kedua tokoh ini mengedepankan kepentingan rakyat Afghanistan, dan mereka memastikan bahwa transisi demokratis damai pertama dalam sejarah negara ini dimulai dengan persatuan nasional.” kata Kerry.

Kesepakatan ini mengatur bahwa pemenang pemilu harus berbagi kekuasaan dengan seorang kepala pemerintah yang dicalonkan oleh peraih suara terbanyak kedua, dan keduanya akan berbagi kendali mengenai pemimpin badan-badan penting seperti militer Afghanistan dan juga keputusan-keputusan eksekutif lain.

Salah satu langkah pertama Ghani adalah menandatangani kesepakatan keamanan jangka panjang dengan Amerika Serikat yang telah lama tertunda, karena sebelumnya dia menyatakan dukungan terhadap pakta yang mengijinkan sejumlah kecil tentara asing tetap di Afghanistan setelah 2014.

Afghanistan yang tidak stabil bisa dimanfaatkan oleh negara-negara tetangganya, seperti Pakistan, yang sering kali turut campur dalam masalah dalam negeri Afghanistan sehingga menyebabkan konflik selama beberapa dekade terjadi di negara itu.

“Satu struktur persatuan yang sulit dan penuh tantangan lebih disukai dibandingkan konflik antara kedua kubu ini,” ujar seorang pejabat Amerika Serikat.

“Membuat mereka bekerja sama di dalam pemerintah dan menyalurkan energi mereka untuk reformasi yang positif lebih baik daripada alternatif lain.”

Ghani, dari suku Pashtun, dan Abdullah yang mendapat dukungan utama dari Tajik, suku kedua terbesar di Afghanistan, menghadapi tugas sulit untuk menciptakan persatuan di negara yang selalu diwarnai oleh persaingan kelompok etnis dan suku.

Tuduhan Abdullah bahwa pemilu putaran kedua dicurangi agar Ghani mendapat keuntungan sempat menimbulkan kekhawatiran akan kekerasan antar kelompok etnis yang bisa menyulut konflik yang lebih besar.

“Jika kesepakatan hari ini tidak tercapai, satu percikan kecil bisa memukul proses politik,” ujar Waliullah Rahmani, direktur Pusat Studi Strategis Kabul. “Tetapi kami telah melewat masa itu.”

Finalisasi kesepakatan pembagian kekuasaan ini dicapai pada Sabtu malam sementara Komisi Pemilu Independen bersiap mengumumkan hasil audit delapan juta kertas suara pada pemilu Juni lalu yang diawasi oleh PBB.

Komisi ini berencana mengumumkan hasil akhir penghitungan ulang hari Minggu, namun belum jelas apakah perbedaan suara yang diperoleh Ghani untuk memenangkan pemilu akan diberikan karena tim Abdullah mengatakan audit kertas suara ini tidak mengatasi tuduhan kecurangan dengan baik.

Perhitungan suara awal yang dipersengketakan menunjukkan bahwa Ghani berhasil memenangkan 56 persen suara.

Juru bicara Hamid Karzai mengatakan Ghani akan dilantik sebagai presiden dalam waktu seminggu.

Hamid Karzai telah memerintah sejak pemerintah Taliban disingkirkan oleh pasukan Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat pada akhir 2001, dan pemilu yang baru dilaksanakan bertujuan untuk menandai peralihan kekuasaan secara demokratis yang pertama dalam sejarah Afghanistan yang penuh kekacauan.

“Afghanistan sekarang bisa bergerak maju selama lima tahun ke depan, meskipun ini bukan pemerintah yang ideal,” kata Waliullah Rahmani.