Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Terpilih Afghanistan berjanji mengakhiri perselisihan politik dan korupsi dalam pidato pertama sejak menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan dengan pesaingnya dalam pilpres yang bertujuan mengakhiri ketidakpastian yang telah terjadi selama berbulan-bulan.
“Stabilitas di Afghanistan sangat penting bagi kita,” ujar Ashraf Ghani, dalam pidato di istana presiden Kabul. “Mari kita bangun bangsa ini dan tinggalkan masa lalu.”
Ghani diumumkan sebagai presiden terpilih pada Minggu (22/9) setelah menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan dengan pesaingnya presiden Abdullah Abdullah yang merupakan mantan menteri luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdullah mengatakan pemilihan putaran kedua diwarnai dengan kecurangan besar-besaran, dan persaingan ini sempat mengancam stabilitas negara itu di saat sebagian tentara asing bersiap ditarik mundur.

Kesepakatan persatuan itu mengatur Ghani akan membagi kekuasaan dengan seorang kepala eksekutif yang diajukan Abdullah yang akan bersama-sama berbagi kendali badan tertentu seperti militer dan keputusan eksekutif lain.
Ghani kini harus membentuk satu pemerintah dan mengatasi kebangkitan Taliban.
Taliban menyatakan kesepakatan membentuk satu pemerintah bersatu itu sebagai “tipu daya” yang didalangi oleh Amerika Serikat, dan menegaskan akan terus melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah Afghanistan dan pasukan AS dan sekutu yang mendukungnya.
“Mengangkat Ashraf Ghani dan membentuk satu pemerintah boneka tidak akan bisa diterima oleh rakyat Afghanistan,” ujar Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, dalam surat elektronik yang dikirim kepada wartawan.
“Amerika Serikat harus mengerti bahwa tanah ini milik kami dan semua keputusan serta kesepakatan diambil oleh warga Afghanistan, bukan oleh menteri luar negeri atau duta besar Amerika,” ujarnya.
“Kami menolak proses amerika ini dan berjanji untuk melanjutkan jihad kami hingga berhasil membebaskan bangsa ini dari pendudukan, dan hingga kami berhasil membuka jalan bagi pemerintah Islam yang murni.”
Taliban berkuasa di Afghanistan dengan interpretasi ekstrem atas hukum syariah selama lima tahun sebelum disingkirkan pada 2001 oleh bantuan serangan militer Amerika karena melindungi para pemimpin al Kaidah yang berada di balik serangan 11 September.
Hampir 13 tahun kemudian, Amerika Serikat dan Presiden Hamid Karzai yang hampir selesai masa jabatannya masing-masing berupaya memulai perundingan damai dengan Taliban, namun tidak mencapai banyak kemajuan.
Amerika Serikat berusaha keras menggolkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara Ghani dan Abdullah ini dalam upaya menyelesaikan kericuhan dalam pilpres karena khawatir masalah ini akan menimbulkan kekerasan antara pendukung kedua kandidat.
Kedua kandidat ini mendapat dukungan dari kelompok etnis berbeda yang terlibat dalam perang saudara pada 1990-an.

(REUTERS/Mohammad Ismail)
Kesepakatan keamananSeorang pejabat senior AS mengatakan Ghani dan Abdullah, keduanya teknokrat pro Barat dengan landasan ideologi yang sama, akan bisa bekerja sama demi negara meski terlibat perseteruan sengit dalam tiga bulan terakhir.
Ghani akan dilantik sebagai presiden pada 29 September dan kepala eksekutif juga akan dilantik di hari yang sama.
“Perhatian kami adalah kecakapan setiap sektor dalam pemerintah, dan tidak ada tempat bagi nepotisme,” ujar Ghani dalam pidatonya. “Pemerintah baru akan transparan, memiliki akuntabilitas dan bertanggungjawab.”
Salah satu langkah Ghani kemungkinan besar adalah penandatanganan kesepakatan keamanan dengan Amerika yang sudah lama tertunda.
Dia sebelumnya mendukung perjanjian yang mengijinkan sejumlah kecil tentara asing tetap di Afghanistan setelah 2014.
Banyak warga di Kabul khawatir ketidakstabilan akan dimanfaatkan oleh Taliban yang berhasil merebut wilayah di Afghanistan timur dan tenggara dengan mengambil keuntungan dari kekosongan dukungan udara dari Amerika selama peperangan pertengahan tahun ini.
Seorang pejabat Amerika di Kabul mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri kericuhan ini tidak ideal, namun lebih baik daripada alternatif lain yang bisa menjadi ancaman besar bagi stabilitas.