PM Inggris Adakan Pertemuan Darurat

London, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris David Cameron menggelar pertemuan bersama anggota parlemen di kediamannya, London, pada Senin (22/9), terkait tantangan yang dihadapi elit politik Inggris dalam memberi otonomi lebih besar bagi Skotlandia, setelah negara bagian itu memutuskan untuk tetap bergabung bersama Britania Raya pekan lalu.

James Wharton dari Partai Konservatif yang hadir dalam pertemuan ini menyatakan Cameron perlu mengatasi kemungkinan Inggris merugi akibat pemberian kuasa tambahan kepada Skotlandia.

"Dia juga perlu melakukan sesuatu untuk Inggris, karena Inggris perlu ditenangkan," kata Wharton.

Wharton mengingatkan bahwa meskipun Inggris adalah negara terbesar di Britania Raya, Inggris tidak pernah mendapat otonomi lebih besar dari pemerintah Britania Raya.

"Pemerintah harus menjamin bahwa kekuasaan tambahan apapun yang akan diberikan kepada Skotlandia tak lantas membuat Inggris menjadi kalah saing," katanya.

Dua hari sebelum Skotlandia memutuskan tidak jadi berpisah dengan kerajaan Britania Raya, pemimpin dari tiga partai utama, yaitu Partai Konservatif, Buruh dan Liberal Demokrat, setuju untuk memberi otonomi lebih besar kepada Skotlandia terkait pajak, kesejahteraan, dan anggaran belanja.

Selain itu, setiap warga Skotlandia juga dijanjikan akan terus menerima bantuan dana yang jauh lebih besar ketimbang negara lain di Britania Raya.

Namun, kebijakan ini tidak dapat diterima oleh beberapa anggota parlemen dari partai Konservatif.

Mereka menilai kebijakan ini terlalu berlebihan, tidak sejalan dengan kepentingan Inggris dan meningkatkan kemungkinan pemberontakan warga Skotlandia.

Secara khusus, mereka menginginkan kebijakan "Suara Inggris untuk Kepentingan Inggris," karena selama ini anggota parlemen non-Inggris bisa menentukan masa depan Inggris namun tidak sebaliknya.



Beberapa anggota partai Konservatif juga mempertanyakan alasan bantuan dana untuk Skotlandia jika negara bagian ini mendapat otonomi dan mengendalikan pajak.

Anggota partai Konservatif lain, seperti CLaire Perry mengatakan Skotlandia tidak seharusnya diberikan bantuan keuangan, sementara James Gray, menyatakan lebih suka melihat Skotlandia berpisah dengan Britania Raya daripada harus memenuhi tuntutan negara bagian ini.

Pernyataan dua politisi itu menyulut kemarahan Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang menuntut pemerintahan Inggris untuk memastikan anggaran untuk Skotlandia tersedia.

Sebelumnya, SNP menuduh politisi Inggris hanya memberikan janji palsu dan menipu warga Skotlandia.

Pekan lalu lebih dari 4 juta warga Skotlandia berpartisipasi dalam referendum yang menentukan apakah Skotlandia akan tetap menjadi bagian Britania Raya atau memilih merdeka.

Perhitungan suara menunjukkan 54 persen warga Skotlandia memilih tetap bergabung bersama Britania Raya, sementara 46 persen suara memilih merdeka.

Pengamat menilai keputusan warga Skotlandia yang memilih tetap bergabung bersama Britania Raya telah menyelamatkan karir politik Perdana Menteri David Cameron, karena dia tak harus melihat Skotlandia berpisah setelah menjadi negara bagian Britania Raya selama 307 tahun.