Demonstrasi Hong Kong

Lima Hal Penting Soal Protes di Hong Kong

Ardita Mustafa, CNN Indonesia | Selasa, 30/09/2014 13:44 WIB
Lima Hal Penting Soal Protes di Hong Kong Hak berpolitik masyarakat Hong Kong berada di tangan Tiongkok yang menentukan calon kandidat pemimpin pada pemilu 2017 mendatang. (REUTERS/Liau Chung-ren)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi protes terbesar dalam sejarah negaranya sedang berlangsung di Hong Kong.

Warga Hong Kong mulai melakukan aksi demonstrasi setelah pada bulan Agustus pemerintah Tiongkok menolak tuntutan Hong Kong untuk bebas memilih pemimpin kota mereka pada 2017 mendatang.

Kelompok pro-Demokrasi mengancam untuk menduduki gedung-gedung penting, seperti gedung pemerintahan dan keuangan di pusat kota Hong Kong jika pemerintah Tiongkok tidak juga meluluskan permintaan warga Hong Kong.


Warga Hong Kong yang ikut dalam aksi protes bernama 'Occupy Central' ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh agama, profesor dan pengusaha.

Setelah berbulan-bulan diacuhkan, warga Hong Kong akhirnya melaksanakan ancamanannya dengan menduduki gedung-gedung penting pada Minggu (28/9).

Permintaan mereka sekarang ialah memaksa untuk melakukan diskusi dengan pemerintah Tiongkok agar tidak lagi campur tangan urusan Hong Kong.

Tiongkok sejauh ini menolak untuk mengikuti permintaan tersebut dan mengakibatkan situasi semakin tegang.

Bentrokan antar mahasiswa dan polisi akibat protes anti-Tiongkok akhir pekan kemarin mengakibatkan puluhan orang dilaporkan terluka.

Berikut lima hal yang telah drangkum dan perlu diketahui tentang protes yang terjadi di Hong Kong:

1. Hongkong bukan hanya sekedar kota di Tiongkok

Hong Kong merupakan kota dengan banyak pencakar langit di tenggara Tiongkok yang berpenduduk 7 juta orang.

Ketika Hong Kong dikembalikan Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997, Hong Kong menganut dua sistem, yaitu sistem kota dan sistem pemerintah pusat yang terikat dengan Tiongkok, sehingga Hong Kong mendapat sebutan 'satu negara dengan dua sistem'.

Sistem kota menjadikan Hong Kong memiliki sistem hukum dan keuangan sendiri serta hak menyiarkan berita dan berpendapat yang selama ini tidak dirasakan oleh warga di Tiongkok.

Namun, hak berpolitik warga Hong Kong masih digantung oleh pemerintah Tiongkok. Pemimpin Hong Kong yang disebut Kepala Eksekutif pun terpilih dari hasil komite 1.200 loyalis Tiongkok.


2. Bosan akan Kesenjangan
REUTERS/Carlos Barria 

Survei menunjukkan bahwa kepatuhan warga Hong Kong terhadap pemerintah menunjukkan penurunan, sementara itu ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah Tiongkok menunjukkan angka tertinggi semenjak serah terima dari Inggris.

Kesenjangan kekayaan antara warga Hong Kong dan Tiongkok juga jadi pemicu aksi protes terjadi.

Kalangan muda di Hong Kong membenci para warga Tiongkok yang "menguasai" apa yang Hong Kong sediakan, mulai dari apartemen hingga susu formula bayi.

Sebuah survei yang dirilis pada 21 September mengatakan bahwa satu dari lima orang di Hong Kong bahkan sedang mempertimbangkan beremigrasi ke Tiongkok.



3. Tidak Semua Warga Hong Kong pro-Demokrasi

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan bulan ini oleh Universitas Tiongkok mengatakan bahwa 46% tidak mendukung kampanye 'Occupy Central', sedangkan 31% mendukung kampanye tersebut.

Kelompok yang tidak mendukung alias pro-Beijing, seperti The Silent Majority Hong Kong (TSMHK), mengatakan para aktivis pro-demokrasi hanya akan membahayakan masa depan Hong Kong dan menciptakan kekacauan.

TSMHK juga mengadakan aksi unjuk rasa melawan 'Occupy Central' dan mengirim pesan melalui iklan di media lokal.

Aksi terbesar mereka dilakukan pada 17 Agustus kemarin dan dihadiri oleh ribuan pendukung, meskipun banyak yang mempertanyakan apakah mereka dibayar oleh pemerintah Tiongkok.

Di lain pihak para pengusaha mengkhawatirkan kampanye dari kedua kelompok dapat mengacaukan dan merugikan reputasi Hong Kong yang selama ini dikenal stabil dan aman untuk melakukan bisnis.

4. Tiongkok berpikir Hong Kong tidak paham

Tiongkok, dalam dokumen kebijakan yang dirilis pada bulan Juni, mengatakan bahwa Hong Kong tidak menikmati "otonomi penuh" dan penduduk terlihat tidak dapat memahami istilah satu negara dua sistem.

Retorika ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak akan melepaskan campur tangannya danmemberikan reformasi untuk Hong Kong.

Li Fei, seorang pejabat senior Tiongkok, menyatakan bahwa calon Kepala Eksekutif Hong Kong dinilai dari seberapa ia mencintai, menjaga keamanan, kedaulatan serta pembangunan di Tiongkok dan Hong Kong.

Tiongkok juga menuding pendukung pro-demokrasi dibantu campur tangan Inggris dan Amerika Serikat.

Semua mata kini tertuju bagaimana pemerintah Tiongkok akan menanggulangi gelombang pro-demokrasi.

Pemerintah Tiongkok pun sedang berada dalam situasi sulit karena harus mempertahankan pendapat dan menjaga kestabilan keamanan.

(REUTERS/Bobby Yip)
5. Pemerintah mengatakan Hong Kong harus menerima kesepakatan yang ditawarkan

Pemerintah Hong Kong mengatakan warganya harus menerima kesepakatan tentang reformasi pemilu yang ditawarkan oleh Tiongkok.

Kerangka baru ini akan memungkinkan 5 juta pemilih terdaftar di Hong Kong untuk memilih pemimpin mereka, meskipun calon harus disetujui oleh komite yang sama saat pemungutan suara pada tahun 2012.

Banyak kalangan yang mengkritik dan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut hanya akan menguntungkan Tiongkok, karena kandidat yang boleh ikut serta hanyalah kandidat yang disukai Tiongkok.

Tetapi, Kepala Eksekutif Hong Kong saat ini, CY Leung, dalam kolom yang ia tulis untuk CNN mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

"Kami bahkan belum mulai membahas aspek rinci untuk proses pencalonan Kepala Eksekutif," tulisnya.

"Emosi yang tidak stabil dengan penentangan tidak akan membawa kita keluar dari masalah," tambahnya.