Ottawa, CNN Indonesia -- Pemerintah Kanada tengah mempersiapkan rancangan undang-undang anti-terorisme untuk membantu Badan Intelijen dan Keamanan Kanada, CSIS, melacak tersangka teroris.
Menteri Keamanan Publik, Steven Blaney akan membentuk perangkat undang-undang yang mengijinkan CSIS mendapatkan informasi tentang warga Kanada yang bergabung dengan kelompok teroris dan ikut berperang di luar negeri melalui jaringan spionase "Lima Mata" yang terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru.
Perangkat undang-undang tersebut juga memudahkan kerja sama antara CSIS dan negara anggota Lima Mata untuk melacak warga negara mereka yang bergabung dengan kelompok teroris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Blaney berencana akan mengumumkan isi RUU tersebut ketika bertemu dengan para pejabat daerah divisi keadilan dan keamanan di Banff, Alta. Blaney dijadwalkan akan mengumumkan perangkat undang-undang pada Kamis (16/10) sebelum mengajukannya kepada Majelis Rendah Kanada pekan depan.
Usulan pembentukan RUU anti-terorisme ini datang dari Lima Mata menyusul kecaman Pengadilan Federal atas CSIS yang menyelidiki warga negara Kanada di luar negeri melalui pendekatan "jalur belakang" pada November lalu.
Hakim Richard Mosley menilai pendekatan tersebut dapat beresiko penahanan di luar negeri.
Rancangan undang-undang juga akan mengijinkan informan CSIS mendapatkan anonimitas yang sama dan setara dengan sumber kepolisian.
Usulan untuk memberikan perlindungan lebih bagi informan CSIS menyusul keputusan Mahkamah Agung atas kasus tersangka teroris Mohamed Harkat pada Mei lalu.
Dalam kasus tersebut, pengadilan memutuskan bahwa informan CSIS tak perlu anonimitas, atau perlindungan identitas yang istimewa, karena dengan bekerja di CSIS identitas mereka telah dirahasikan.
Pengadilan itu memutuskan bahwa parlemen Kanada dapat membentuk undang-undang baru yang melindungi identitas para informan CSIS.
Usulan RUU ini tercetus dua pekan setelah Perdana Menteri Stephen Harper menjanjikan perubahan undang-undang di Majelis Rendah Kanada.
"Kami memperkuat undang-undang di negara ini agar dapat menghadapi ancaman teror yang kian meluas dengan cara melacak tersangka teroris asal Kanada, mengantisipasi jika mereka kembali ke Kanada, dan menangkap mereka," kata Harper.
Sebelumnya, pemerintah Kanada telah menyatakan bahwa ancaman terorisme telah menghampiri Kanada, namun berhasil dicegah oleh para informan CSIS.
Pengamat keamanan publik, Wayne Easter, mengakui belum mengetahui isi pasti RUU tersebut, namun dia menegaskan akan sepenuhnya mendukung RUU asalkan keadilan bagi tersangka teroris tetap ditegakkan.
"Kita harus menemukan cara untuk memberikan perlindungan hukum bagi para tersangka untuk mencegah terjadinya tuduhan palsu, sembari tetap melindungi keselamatan para informan," ujar Easter.
Easter mengkritisi pernyataan Blaney yang menyebutkan bahwa 80 teroris yang telah kembali ke Kanada "telah melanggar hukum Kanada", namun tak ada satupun dari mereka yang dihukum.
"Kita harus memastikan bahwa undang-undang keamanan nasional tidak dimanfaatkan sebagai alat tebang pilih dalam melakukan penyelidikan," kata Easter yang pernah menjadi pengacara pada tahun 2002 ketika pemerintah liberal Kanada meningkatkan keamanan usai serangan 9/11.