Bentrokan Kembali Pecah di Hong Kong

Hong Kong, CNN Indonesia -- Bentrokan kembali terjadi di Hong Kong, Minggu (19/10). Bentrokan ini memperdalam rasa kebuntuan antara pemerintah yang memiliki pilihan terbatas dan demonstran pro-demokrasi yang semakin berani menghadapi polisi.

Pemerintah Tiongkok telah mengisyaratkan melalui para pemimpin Hong Kong, bahwa mereka tidak bersedia mengubah keputusan mengenai pemilihan umum 2017 yang telah ditetapkan pada Agustus lalu.

Pada Agustus lalu, pemerintah Tiongkok memberi masyarakat Hong Kong kesempatan memilih pemimpin mereka sendiri pada pemilihan umum 2017. Namun, hanya kandidat yang telah melalui seleksi Tiongkok dapat maju sebagai calon pemimpin wilayah otonomi tersebut.

"Kecuali ada semacam terobosan dalam pembicaraan dua jam pada Selasa depan, saya khawatir kita akan melihat kondisi yang lebih buruk dan semakin keras," ujar Sonny Lo, seorang profesor di Institut Pendidikan Hong Kong, kepada Reuters.

"Kita akan memasuki tahap masalah baru yang lebih rumit nantinya. Namun, saya berharap pemerintah bisa melakukan beberapa negosiasi sekarang, karena situasinya bisa lebih sulit," sambung Lo.

Demonstran di distrik Mong Kok telah melakukan serangan sejak Minggu pagi. Mereka datang dengan menggunakan helm dan kacamata, sebelum membuat barikade di jalanan.

Ratusan polisi merespon dengan menyemprotkan cairan merica dan menghancurkan tameng payung yang digunakan pengunjuk rasa untuk menangkis semprotan merica tersebut.

Salah satu polisi senior Hong Kong, Paul Renouf, mengatakan, ada sekitar 500 petugas dikerahkan untuk menghadang para demonstran yang memblokade jalan di sebuah persimpangan.

Akibatnya, seorang aktivis terkena pukulan tongkat polisi dan mengalami luka di bagian kepala. Puluhan orang terluka dalam bentrokan sepanjang dua malam terakhir, di antaranya 22 polisi.

Tuntut janji

Para demonstran, yang dipimpin sekelompok mahasiswa ini, menuntut penguasa Partai Komunis Tiongkok memenuhi janji konstitusional mereka, dengan memberikan demokrasi penuh kepada Hong Kong setelah diserahkan Inggris pada 1997 silam.

Hong Kong sejak awal diatur menggunakan 'satu negara, dua sistem', formula yang memberikan Hong Kong otonomi luas, termasuk kebebasan menentukan pemimpinnya sendiri.

Namun, Tiongkok melakukan antisipasi agar Hong Kong tidak mendapat demokrasinya secara penuh. Antisipasi itu terlihat dari keputusan 31 Agustus, yang akan menyaring kandidat kepala pemerintahan Hong Kong pada pemilu 2017.

Kepala Keamanan Hong Kong, Lai Tung-kwok, mengatakan, bentrok dalam beberapa hari terakhir adalah hasil provokasi beberapa aktivis yang bekerja sama dengan organisasi radikal.

Kepala Kepolisian Kota, Andy Tsang, juga sempat menyatakan rasa frustrasinya, ketika citra polisi yang  sangat toleran menjadi rusak akibat bentrokan tersebut.

Situasi Hong Kong juga sempat menjadi bahan pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, dengan Konselor Tiongkok, Yang Jiechi, saat melakukan kunjungan ke Boston, akhir pekan lalu

Di Mong Kok, demonstran membantah aksi mereka radikal dan mengggunakan kekerasan. Salah satu demonstran, Lap Cheung, mengatakan, mereka tidak akan berhenti melakukan aksi hingga pemimpin Hong Kong yang mendapat dukungan pemerintah Tiongkok, Leung Chun-ying, mengundurkan diri.

Selain di Mong Kok, sekitar seribu demonstran telah melakukan aksi dengan berkemah di seluruh penjuru Hong Kong, mulai dari di jalan raya hingga dekat gedung pemerintahan.