Dua Menteri Jepang Mengundurkan Diri

Tokyo, CNN Indonesia -- Menteri perdagangan dan industri serta menteri hukum kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe mengundurkan diri dua bulan setelah keduanya diangkat. 

Menteri Perdagangan dan Industri Yuko Obuchi mengundurkan diri menyusul skandal penyalahgunaan dana politik oleh partai politik pendukungnya terkuak pada Senin (20/10).

Beberapa jam setelahnya, Menteri Kehakiman Midori Matsushima juga mengundurkan diri menyusul tuduhan dirinya melanggar hukum elektoral. 

"Saya yang mengangkat kedua menteri tersebut. Sebagai perdana menteri, saya minta maaf dan akan bertanggung jawab atas masalah ini," kata Perdana Menteri Shinzo Abe, sembari menegaskan dia akan mengumumkan pengganti kedua menteri tersebut di hari yang sama. 

Seperti diberitakan media Jepang, Nikkei, Obuchi berencana akan menyerahkan surat pengunduran diri beserta laporan investigasi yang dia lakukan terkait dana yang dipertanyakan kepada Perdana Menteri Shinzo Abe dalam rapat parlemen pada Senin, (20/10).

"Obuchi tengah menyelidiki kasus ini. Saya kira dia akan menjelaskan perihal pengunduran dirinya sembari menyerahkan laporannya pada awal pekan ini," kata Tomomi Inada, Kepala Dewan Kebijakan Partai Liberal Demokrat yang mengusung Abe, pada Minggu (19/10).

Saya merasa ketidaktahuan saya (akan skandal ini) tidak bisa menjadi alasanYuko Obuchi

Seperti diberitakan oleh NHK laporan penyimpangan dana muncul pada Kamis (16/10) dan menyebutkan dua partai politik pendukung Obuchi terlibat penyimpangan dana sebesar 43 juta Yen, atau setara dengan Rp4,8 miliar untuk menggelar kampanye tahunan periode 2009 hingga 2011, dan tak membukukan catatan keuangan pada tahun 2012. 

Partai politik lain membelanjakan 3,8 juta Yen, atau sekitar Rp426 juta untuk membeli berbagai peralatan dari perusahaan yang dikelola oleh adik perempuan Obuchi dan suaminya selama empat tahun hingga 2012.

Kamis lalu, Obuchi meminta maaf di hadapan parlemen atas skandal penyalahgunaan dana yang melanggar undang-undang pendanaan pemilu dan politik yang terkuak di media Jepang belakangan ini.

Obuchi menyatakan kepada parlemen dia percaya partai politik pendukungnya menggunakan dana sendiri untuk menggelar berbagai acara tersebut.

Namun Obuchi sadar akan terjadi pelanggaran hukum jika partai politiknya membelanjakan lebih banyak dana politik.

"Saya merasa ketidaktahuan saya (akan skandal ini) tidak bisa menjadi alasan," kata Obuchi kepada para wartawan, sembari menolak rumor pengunduran dirinya pada Jumat (17/10), seperti dikutip dari Reuters.

Kantor berita Jepang, Kyodo, menulis bahwa Obuchi telah menyatakan kepada orang yang dekat dengan Abe bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab atas kehebohan kasus ini di sejumlah media.

Obuchi menduduki jabatan ini selama kurang dari dua bulan, dan merupakan salah satu dari lima wanita yang ditunjuk Abe ke dalam kabinet, menunjukan komitmen Abe untuk mempromosikan wanita dalam pemerintahan Jepang.

Setelah diangkat, Obuchi memegang tugas berat, yaitu mendapatkan kepercayaan publik untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklir yang selama tak digunakan paska insiden ledakan bom nuklir di Fukushima pada 2011 lalu.

Meskipun baru dua bulan menjabat, pengamat menilai karir Obuchi dapat meroket dan bukan tidak mungkin akan menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang.

Pengunduran diri Obuchi merupakan pengunduran diri pertama dalam kabinet Abe, sejak dia terpilih kembali sebagai perdana menteri pada Desember 2012.

Perdana Menteri Jepang menyatakan bertanggungjawab atas pengunduran dua menterinya. (Reuters/Yuya Shino)

Pada pemerintahan Abe periode 2006 hingga 2007, kabinet Abe juga terlilit skandal korupsi hingga empat menteri pengunduran diri dan seorang menteri bunuh diri.

Skandal keuangan ini terjadi saat Abe tengah menghadapi persoalan pajak penjualan yang naik pada bulan April lalu, dan mengakibatkan ekonomi Jepang merosot drastis sejak krisis keuangan global tahun 2009 lalu.

Survei akhir pekan yang dilakukan oleh Kyodo menunjukkan skandal keuangan Obuchi berpengaruh terhadap dukungan untuk Abe, yang turun 6,8 poin dari survei sebelumnya pada bulan September menjadi 48,1 persen.

Kabinet Abe saat ini memang memegang porsi besar di parlemen Jepang. Namun partai oposisi, Partai Demokrat, telah menuntut pengunduran diri sejumlah menteri untuk menurunkan popularitas Abe.

Pada Jumat (18/10), Partai Demokrat mengajukan pengaduan pidana terhadap Menteri Kehakiman Midori Matsushima atas tuduhan pelanggaran Undang-undang Pemilu dengan membagikan kipas kertas untuk pemilih.

Partai Demokrat juga mempertanyatakan pembiayaan politik kepada Menteri Pertahanan Akinori Eto.