KERJASAMA FILIPINA-AS

Aquino Tolak Tuntutan Kerjasama Dihentikan

CNN Indonesia
Selasa, 21 Okt 2014 02:58 WIB
Tuntutan pembatalan kerjasama militer dengan Amerika Serikat muncul menyusul kasus pembunuhan seorang transgender yang melibatkan tentara angkatan laut AS.
Menteri Luar Negeri AS, John Kerry (kanan), membantah memberikan perlakuan untuk Pemberton atas dugaan pembunuhan seorang transgender di Filipina. (REUTERS/Brian Snyder)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Filipina, Benigno Aquino, menolak tuntutan pembatalan kerjasama militer dengan Amerika Serikat menyusul kasus pembunuhan seorang transgender yang melibatkan tentara angkatan laut AS, Senin (20/10).

Prajurit Joseph Scott Pemberton ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan seorang transgender bernama Jeffrey Laude atau Jennifer di Olongapo City, 50 kilometer utara Manila.

Pemberton saat ini berada di bawah pengawasan pihak polisi militer AS di atas sebuah kapal perang Peleliu. Kapal perang itu saat ini tengah turut serta latihan perang militer di teluk Subic.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa anggota parlemen dan aktivis Filipina menuntut pemerintah mengakhiri Kerjasama Angkatan Bersenjata (VFA) tersebut, kecuali AS menyerahkan Pemberton. Namun, Aquino tidak menggubris tuntutan tersebut.

"Mengapa kita perlu membatalkan perjanjian tersebut? Maksud saya, tidak pas melimpahkan kesalahan satu orang pada satu negara. Sekarang, yang terpenting adalah kumpulkan bukti dan tegakkan keadilan," ujar Aquino seperti dilansir Reuters.

Sebelumnya, Jaksa Olongapo telah melakukan panggilan terhadap Pemberton dan empat personel militer lainnya yang terlibat sebagai langkah penyelidikan awal.

Tanggapan Kerry

Di Jakarta, Senin (20/10), Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, meyakinkan Filipina bahwa pihaknya tidak memberi perlakuan khusus, namun mereka hanya ingin hak-hak Pemberton terlindungi.

"Kami tidak melakukan hal yang spesial. Kasus ini berhubungan dengan dua negara, maka kami ingin memastikan aturan hukum dan perjanjian benar-benar dijalankan," ujar Kerry usai bertemu Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario.

Sebelumnya, Filipina dan AS telah menandatangani perjanjian militer untuk 10 tahun ke depan pada April 2014 lalu. Perjanjian itu dilakukan untuk meningkatkan pertahanan atas sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Aquino juga menyebutkan Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri AS telah berusaha menyelesaikan kasus Pemberton lewat kedutaannya di Manila. Pihak kedutaan memastikan tersangka telah bersedia mengikuti semua peradilan yang ada.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER