Tiga Tantangan Hubungan RI-Malaysia

Jakarta, CNN Indonesia -- Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki banyak rintangan dan tantangan yang belum selesai dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah yang berat ini.

Menurut Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, dalam pernyataannya kepada CNN Indonesia (20/10), setidaknya ada tiga tantangan yang selama ini menjadi pemicu pasang surutnya hubungan kedua bangsa serumpun ini, yaitu masalah perbatasan, TKI ilegal dan penguatan hubungan antarmasyarakat.

Namun Hermono meyakini, kedua kepala negara yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut akan semakin mempererat hubungan kedua negara, khususnya  di bidang ekonomi dan perdagangan untuk kesejahteraan rakyat.

"Jadi jika kita bisa melalui rintangan ini, saya optimistis kita bisa memiliki kerja sama yang kuat dan produktif," kata Hermono dalam konferensi pers dengan media Malaysia.

Salah satu permasalahan yang menjadi pengganjal hubungan luar negeri kedua negara adalah pembangunan mercusuar di wilayah Indonesia, tepatnya di Tanjung Datuk, perbatasan Kalimantan Barat.

"Kita menginginkan mercusuar yang telah dibangun itu dibongkar, tapi saya tidak tahu sudah sampai dimana. SBY dalam hal ini belum tegas, meski panglima TNI saat itu telah tegas memerintahkan bongkar," kata Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kepada CNN Indonesia.

Hikmahanto berharap dalam pemerintahan Jokowi, yang salah satu visinya memprioritaskan perbatasan maritim, bisa menjaga kedaulatan Indonesia untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran, termasuk nelayan ilegal, penyelundupan manusia, penerobosan perbatasan, atau pembangunan mercu suar oleh negara tetangga.

"Hal ini yang menurut saya tidak terlihat dalam pemerintahan SBY. Mungkin karena SBY menenggang rasa kepentingan internasional, sehingga kita seolah-olah dikorbankan dari sisi kedaulatan," ujar Hikmahanto.

Dalam perlindungan WNI, lanjut Hikmahanto, pemerintah Jokowi diharapkan bisa melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, tanpa harus mengorbankan anggaran negara.

"Kehadiran negara dalam melindungi warga di luar negeri tidak harus dalam membayar diyat. Selain menguras APBN, hal ini juga menyuburkan mafia diyat," kata Hikmahanto.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, berharap pemeritahan Jokowi melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan buruh migran. Menurut Anis, pemerintahan sebelumnya sangat normatif dalam upaya membantu TKI di luar negeri.

"Saya kira yang mendesak saat ini adalah mengimplementasikan konvensi buruh migran yang telah diratifikasi dua tahun lalu. Segera harmonisasikan konvensi ini dengan Undang-undang, tidak hanya retorika, tapi juga pelayanan," kata Anis.

Menurut Anis, ribuan pekerja Indonesia mengalami masalah di luar negeri, terbanyak di Malaysia dan Arab Saudi. Namun dia optimistis, permasalahan buruh migran bisa diatasi di pemerintahan Jokowi.

"Saya optimistits. Komunikasi politik Jokowi bagus, jadi mudah-mudahan diplomasinya pun demikian," ujar Anis.

Perdana Menteri Najib Razak termasuk salah satu kepala negara yang hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Jokowi sebagai presiden kemarin. Dalam pertemuan keduanya, Najib mengucapkan selamat atas pelantikan Jokowi dan mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menyambangi Malaysia.

Menurut Hermono, Malaysia adalah salah satu negara yang akan menjadi prioritas dalam hubungan luar negeri Indonesia.

"Presiden Jokowi telah menempatkan prioritas pada negara-negara yang akan dikembangkan hubungannya. Dan saya kira Malaysia layak menjadi salah satu negara yang paling penting yang harus dibina hubungannya oleh Indonesia," tutur Hermono.