Tantangan Global Menanti Pemerintah Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Hikmahanto Juwana adalah seorang Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia. Karya ilmiahnya tersebar di berbagai seminar, jurnal, maupun buku-buku baik di dalam maupun di luar negeri.

Kedatangan para kepala negara pada pelantikan Joko Widodo kemarin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang patut diperhitungkan. Sekarang, segala tindak tanduk Jokowi akan menjadi sorotan dunia.

Para kepala pemerintahan atau wakilnya yang menghadiri pengambilan sumpah Jokowi berharap hubungan bilateral dengan Indonesia semakin kuat. Selain itu, masyarakat internasional juga menaruh harap, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK tidak berkurang perannya di kancah global jika dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Secara tradisional, di bawah kepemimpinan SBY Indonesia telah dianggap sebagai salah satu negara penting bagi Amerika Serikat. Indonesia berperan besar dalam meredam ketegangan, seperti di Laut Tiongkok Selatan atau berbagai isu global lainnya, khususnya pergolakan di Timur Tengah.

Kebijakan SBY "thousand friend-zero enemy" seolah menunjukkan dukungan yang lebih banyak untuk kepentingan masyarakat internasional, sehingga kepentingan nasional tergadaikan.

SBY lebih outward looking. Padahal sebenarnya yang diinginkan oleh publik adalah mementingkan kepentingan nasional.

Namun Jokowi tahu persis bahwa konstituennya adalah rakyat. Jadi kepentingan nasional Indonesia harus diletakkan di atas kepentingan internasional. Sebenarnya semua negara melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin kepentingan internasional diletakkan di atas kepentingan nasional.

Saya kira prinsip luar negeri Jokowi adalah semua negara sahabat, sepanjang tidak merongrong kedaulatan dan kepentingan nasional. Apabila ini dilanggar, tentu Jokowi akan bertindak dengan tegas.

Itulah sebabnya, menurut saya, "thousand friend-zero enemy" sulit diimplementasikan di kepemimpinan Jokowi.

Jokowi tahu persis bahwa konstituennya adalah rakyatHikmahanto Juwana, Guru Besar UI

Tantangan Global

Ada beberapa tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang hubungan luar negeri.

Tantangan pertama, pemerintahan Jokowi harus mempertahankan apa yang telah dicapai di tingkat regional dan multilateral pada pemerintahan SBY dan Boediono.

Kedua, yang harus dijalankan dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi-JK adalah mewujudkan Trisakti. Trisakti yang mengamanatkan Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.
 
Untuk itu kebijakan luar negeri diarahkan agar Indonesia secara bertahap tapi pasti demi mengurangi ketergantungan ekonominya, terutama utang luar negeri, pada negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional.
 
Ketiga, kebijakan luar negeri Jokowi harus ditujukan untuk memperkuat masalah-masalah bilateral. Pemerintahan Jokowi-JK harus tegas terhadap negara lain. Penanganan masalah perbatasan dengan negara tetangga harus mendapat prioritas.

Berbagai kepala pemerintahan menghadiri pelantikan Jokowi, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral di Istana Negara. (Reuters/Brian Snyder)

Keempat, Jokowi harus mewujudkan janjinya dalam melindungi warga negara saat menghadapi masalah hukum di luar negeri, namun tetap harus proporsional.

Pembayaran diyat oleh negara harus dihentikan karena di samping menguras APBN, justru menyuburkan mafia diyat.

Kelima, pemerintahan Jokowi harus dapat mengimplementasikan ide diplomat sebagai pemasar produk asal Indonesia. Disini dibutuhkan upaya untuk mengubah kerangka berpikir para diplomat.
 
Selain menjalankan tugas rutinnya, para diplomat harus punya kemampuan menjadikan perwakilan Indonesia sebagai unit perdagangan untuk membantu pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap pasar luar negeri.
 
Keenam, pemerintahan Jokowi-JK harus berupaya keras untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina.
 
Terakhir, kebijakan luar negeri harus disinergikan untuk mewujudkan visi Poros Maritim yang telah dicanangkan oleh Jokowi-JK.
 
Jokowi telah memaparkan visi maritimnya, sebagai investasi untuk masa depan yang kuat dan tegas di laut. Kita tidak boleh lagi menolerir illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, atau pengembalian pencari suaka tanpa persetujuan kita, maupun pembangunan mercusuar oleh negara tetangga di wilayah Indonesia.

Hal ini yang tidak terlihat pada pemerintahan SBY. Mungkin karena SBY terlalu menenggang rasa kepentingan internasional, sehingga kita seolah dikorbankan dari sisi kedaulatan.