Pemerintah Buka Kemungkinan Konsesi

Hong Kong, CNN Indonesia -- Kepala pemerintah Hong Kong mengatakan panel yang dibentuk untuk menunjuk kandidat dalam pemilihan umum Hong Kong 2017 bisa dibuat “lebih demokratis”.

Pernyataan yang dikemukakan pada Selasa (21/10) ini merupakan indikasi pertama akan kemungkinan pemberian konsesi kepada para pengunjuk rasa pro demokrasi yang telah memblokade jalan-jalan di Hong Kong selama berminggu-minggu.

Leung Chun-ying mengeluarkan pernyataan itu hanya beberapa jam sebelum perundingan resmi antara para pemimpin mahasiswa dan pejabat pemerintah Hong Kong yang bertujuan memecahkan krisis di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.

“Masih ada ruang untuk berdiskusi di sini,” ujarnya kepada wartawan. “Masih ada ruang untuk membuat komite pencalonan lebih demokratis.”

Polisi hingga kini belum bergerak untuk membubarkan blokade jalanan oleh mahasiswa. (Reuters/stringer)

Pada Agustus lalu, Partai Komunis yang berkuasa di Beijing menawarkan masyarakat Hong Kong kesempatan untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilu 2017, tetapi hanya dua atau tiga kandidat yang bisa mencalonkan diri setelah mendapat dukungan dari komite pencalonan yang terdiri dari 1.200 orang.

Sebagian besar anggota komite ini merupakan pendukung setia Beijing.

Para pengunjuk rasa menyebut langkah ini sebagai demokrasi “palsu” gaya Tiongkong dan menegaskan tidak akan berhenti melakukan aksi di jalan kecuali Beijing mengijinkan pencalonan kandidat terbuka.

Namun, Leung Chin-ying mengatakan pembicaraan mengenai kemungkinan konsesi ini hanya bisa dilakukan ketika pemerintah kota itu melakukan konsultasi metode pemilihan umum.

Setelah lebih dari tiga minggu melakukan aksi protes yang mengganggu lalu lintas, dan juga reaksi berupa pernyataan keras dari Leung dan pejabat pemerintah lainnya, perundingan lanjutan hari Selasa ini tidak diharapkan membuahkan hasil penting.

Para pengunjuk rasa memblokade terowongan dengan balok-balok beton. (Reuters/ Tyrone Siu

Aksi protes beberapa kali menyebabkan bentrokan ringan antara pengunjuk rasa dan polisi yang terpaksa mempergunakan gas air mata, semprotan merica dan tongkat pemukul.

Akan tetapi polisi tidak pernah mencoba membersihkan jalan-jalan dari para pengunjuk rasa.

Leung Chun-ying memperingatkan bahwa aksi tersebut “bisa dilakukan jika polisi merasa harus menerapkannya. Tugas mereka adalah menegakkan ketertiban di Hong Kong.

“Kami tidak mencoba mengikat perundingan dengan tindakan polisi… kami tidak pernah mengatakan hal itu- dan perundingan dengan mahasiswa bisa berjalan beberapa putaran.”

Pemimpin pemerintahan Hong Kong ini menolak mengatakan soal tenggat waktu untuk membersihkan jalanan dari aksi protes mahasista dan menegaskan pemerintahannya tidak mendapat “perintah apapun dari Beijing”.

Tetapi Leung yakin masyarakat Hong Kong sendiri sudah kehilangan kesabaran pada para pengunjuk rasa dan bisa main hakim sendiri.

Pada Senin (20/10), Leung mengatakan kepada sejumlah media asing bahwa pemilu bebas tidak bisa diterima sebagian karena hal itu membuka jalan bagi kaum miskin dan kelas pekerja Hong Kong memiliki suara dominan di panggung politik.

“Jika hal ini merupakan permainan angka dan perwakilan sesuai jumlah, tentu saja yang dimaksud adalah warga Hong Kong dengan penghasilan kurang dari USS1.800 per bulan," ujar Leung kepada koran New York Times, Wall Street Journal dan Financial Times.

“Pada akhirnya yang tercipta adakah politik dan kebijakan semacam itu,” tambah Leung sambil memperingatkan bahaya populisme dan berkeras bahwa sistem pemilihan perlu melindungi kelompok-kelompok minoritas.

Para pengkritik mengatakan sistem politik yang berlaku sudah menguntungkan kaum kaya Hong Kong, yang jurang antara si kaya dan si miskin merupakan yang terbesar di Asia.

Leung tidak hadir dalam perundingan Selasa (21/10) tetapi mengirim lima wakil termasuk pejabat nomor dua pemerintah Hong Kong, Carrie Lam.