DEMOKRASI MYANMAR
AS Tidak Berharap Suu Kyi Ikut Pilpres
CNN Indonesia
Jumat, 07 Nov 2014 07:58 WIB
Washington, CNN Indonesia -- Pemerintah Amerika Serikat tidak akan mendesak pemerintah Myanmar untuk memperbolehkan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi ikut serta dalam pemilihan presiden tahun depan.
Diberitakan Reuters, langkah ini diambil Amerika Serikat agar tidak terlalu membebani pemerintah Myanmar yang selama ini didorong untuk melakukan reformasi demokrasi.
Selain itu, AS juga tidak ingin pengaruhnya terhadap Myanmar memudar, karena Suu Kyi masih tetap menjadi tokoh yang diawasi oleh beberapa jenderal militer yang sebelumnya telah memenjarakan peraih Nobel ini di dalam rumahnya selama 15 tahun.
Hal ini disampaikan oleh sumber di pemerintahan Amerika Serikat yang enggan disebut namanya kepada Reuters.
"Suu Kyi bisa ikut dalam pilpres bukanlah standar yang kami tetapkan dalam menentukan apakah pemilu 2015 kredibel atau tidak," kata sumber.
Langkah AS ini diambil di tengah proses transisi dan reformasi Myanmar yang mengalami jalan buntu, salah satunya soal kebebasan pers yang banyak dilanggar dengan penangkapan para wartawan.
"Apa yang terpenting sekarang adalah rakyat Burma berdiskusi soal masa depan demokrasi. Kami tidak bisa dan tidak akan menilai hasil pemilu nanti. Kami tidak akan membebani mereka dan mengatakan bahwa orang tertentu seharusnya ikut dalam pemilu," kata sumber Reuters, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.
Suu Kyi dianggap tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden Myanmar karena konstitusi buatan junta di negara itu melarang kandidat yang memiliki pasangan atau anak orang asing ikut serta.
Mendiang suami Suu Kyi dan dua anaknya adalah warga Inggris.
Konstitusi juga tidak bisa diubah, karena anggota parlemen yang mayoritas militer akan menggunakan hak veto mereka.
Suu Kyi dalam konferensi pers Rabu lalu mengatakan bahwa reformasi di Myanmar menemui jalan buntu dan Amerika Serikat terlalu optimistis menaruh harapan demokratisasi di negara itu.
Obama rencananya akan menyambangi Myanmar untuk menghadiri KTT Asia Timur ke-9, 11 November mendatang.
Sumber Reuters mengatakan, walau tidak akan mendesak Suu Kyi diperbolehkan ikut dalam pemilu presiden, Obama dalam kesempatan itu akan mendorong pemerintahan Presiden Thein Sein untuk menggelar pemilihan yang "bebas, terbuka dan kredibel."
Obama juga akan meminta pemerintah Myanmar melindungi dan mengakhiri kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti Rohingya di Rakhine.
"Mereka membuat beberapa langkah penting dalam reformasi, namun kami melihat jelas bahwa kemajuan itu tidak merata," kata sumber.
Diberitakan Reuters, langkah ini diambil Amerika Serikat agar tidak terlalu membebani pemerintah Myanmar yang selama ini didorong untuk melakukan reformasi demokrasi.
Selain itu, AS juga tidak ingin pengaruhnya terhadap Myanmar memudar, karena Suu Kyi masih tetap menjadi tokoh yang diawasi oleh beberapa jenderal militer yang sebelumnya telah memenjarakan peraih Nobel ini di dalam rumahnya selama 15 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suu Kyi bisa ikut dalam pilpres bukanlah standar yang kami tetapkan dalam menentukan apakah pemilu 2015 kredibel atau tidak," kata sumber.
Langkah AS ini diambil di tengah proses transisi dan reformasi Myanmar yang mengalami jalan buntu, salah satunya soal kebebasan pers yang banyak dilanggar dengan penangkapan para wartawan.
"Apa yang terpenting sekarang adalah rakyat Burma berdiskusi soal masa depan demokrasi. Kami tidak bisa dan tidak akan menilai hasil pemilu nanti. Kami tidak akan membebani mereka dan mengatakan bahwa orang tertentu seharusnya ikut dalam pemilu," kata sumber Reuters, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.
Suu Kyi dianggap tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden Myanmar karena konstitusi buatan junta di negara itu melarang kandidat yang memiliki pasangan atau anak orang asing ikut serta.
Mendiang suami Suu Kyi dan dua anaknya adalah warga Inggris.
Suu Kyi dalam konferensi pers Rabu lalu mengatakan bahwa reformasi di Myanmar menemui jalan buntu dan Amerika Serikat terlalu optimistis menaruh harapan demokratisasi di negara itu.
Obama rencananya akan menyambangi Myanmar untuk menghadiri KTT Asia Timur ke-9, 11 November mendatang.
Sumber Reuters mengatakan, walau tidak akan mendesak Suu Kyi diperbolehkan ikut dalam pemilu presiden, Obama dalam kesempatan itu akan mendorong pemerintahan Presiden Thein Sein untuk menggelar pemilihan yang "bebas, terbuka dan kredibel."
Obama juga akan meminta pemerintah Myanmar melindungi dan mengakhiri kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti Rohingya di Rakhine.
"Mereka membuat beberapa langkah penting dalam reformasi, namun kami melihat jelas bahwa kemajuan itu tidak merata," kata sumber.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK